“Negara tidak boleh kalah oleh praktik pertambangan ilegal. Penertiban harus dilakukan secara tegas demi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.
rapat dengar pendapat
DPRD Sulteng Akui Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Poboya
“Negara tidak boleh kalah oleh praktik pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Penertiban harus dilakukan secara tegas,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Sulteng Pastikan Program 2026 Selaras Kebutuhan Masyarakat
“Rapat ini kami laksanakan untuk memastikan seluruh program kerja tahun anggaran 2026, khususnya di sektor kesehatan serta kepemudaan dan olahraga, berjalan selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Komisi I DPRD Sulteng–KPID Duduk Bersama, Fokus Pengawasan Penyiaran
“RDP ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi kelembagaan antara DPRD dan KPID, sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan program yang mendukung optimalisasi fungsi pengawasan penyiaran di Provinsi Sulawesi Tengah.” pungkasnya.
Haikal Sebut Jika Perusahaan Tak Mampu Penuhi Tuntutan Warga, Lebih Baik Tutup
“Kalau perusahaan tidak mampu memenuhi tuntutan warga, lebih baik tutup. Dampak tambang itu dirasakan semua orang, tidak bisa memilih. Tapi yang menikmati hasil justru perusahaan,” tegas Haikal.
Muslimun: Dampak Tambang Tak Hanya Buluri dan Watusampu
“Setiap hari kita rasakan debu, terutama di jalur menuju Donggala. Ini menandakan persoalan lingkungan yang serius dan tidak bisa lagi dianggap sepele,” ujarnya.
DPRD Sulteng Dorong Perbaikan Perda dan Pengawasan IPR di Parigi Moutong
“Koperasi harus melengkapi dokumen teknis dan dokumen lingkungan, serta mengacu pada Wilayah Pertambangan Rakyat yang tercantum dalam Perda RTRW Kabupaten Parigi Moutong,” jelasnya.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.