“Legalitas aset sangat penting agar seluruh aset pemerintah memiliki kepastian hukum dan terhindar dari potensi konflik kepemilikan,” ujarnya.
NETIZ.ID
Terkini
Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan Serahkan Sertifikat Tanah untuk Pemkab Donggala
“Penyertifikatan aset pemerintah sangat penting untuk memastikan kepastian hukum serta mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” ujar Ossy Dermawan di sela kegiatan.
Anggota DPRD Sulteng Tegaskan Pentingnya Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini di Rakor Inflasi 2026
“Pendidikan antikorupsi penting ditanamkan sejak dini agar generasi muda memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menjauhi segala bentuk tindakan korupsi,” ujar Ronald Gulla.
Wamen ATR/BPN Ossy Serahkan 13 Sertipikat di Sulteng, Hampir 50 Persen Tanah Sudah Terdaftar
“Patut kita apresiasi karena hampir 50 persen tanah sudah terdaftar dan juga hampir 50 persen telah bersertipikat. Ini menunjukkan bahwa Provinsi Sulteng merupakan daerah yang terus tumbuh,” ujar Ossy Dermawan.
Konflik Agraria Duyu Palu, Satgas PKA Desak Audit HGB PT Duta Dharma Bakti
“Validasi data sangat penting agar persoalan ini terang-benderang dan masyarakat mendapatkan kepastian hukum,” tegas Eva Bande.
Satgas PKA Ungkap Dugaan Tumpang Tindih SHM Warga dengan HGU PT SPN di Morowali Utara
“Hak kepemilikan warga tetap harus diakui sebagai milik mereka. Selain dua lahan tersebut, masih ada enam SHM lainnya yang perlu dipastikan kembali posisinya terhadap area HGU,” ujar Eva Bande dalam rapat mediasi.
Sejumlah Capaian Diraih, Anwar Hafid Kembali Nahkodai Demokrat Sulteng Hingga 2031
“Apakah kita setuju dan sepakat Saudara Dr. H. Anwar Hafid, menjadi Calon Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah periode 2026–2031?” tanya pimpinan sidang.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Ingatkan Pemimpin Jangan Persulit Rakyat di Pengajian Pandeglang
“Kalau ada pemimpin yang sedang memimpin lalu mampu mengangkat harkat dan martabat rakyatnya serta mempermudah urusan masyarakat, maka doa Rasulullah adalah angkatlah derajat orang tersebut dan permudahlah hidupnya,” ujar Nusron Wahid.
Dirjen Dukcapil Larang Fotokopi e-KTP, Pelanggar Terancam Pidana 5 Tahun Penjara
“KTP-el itu sudah dilengkapi teknologi canggih berupa cip. Di dalam cip tersebut terdapat data pemilik KTP. Karena itu, sebenarnya KTP-el tidak lagi perlu difotokopi,” ujarnya.
Komisi III DPRD Sulteng Kebut Raperda Jalan Khusus Tambang dan Perkebunan
“Raperda ini bukan hanya sekadar aturan administratif, tetapi bentuk keberpihakan terhadap keselamatan masyarakat dan perlindungan aset daerah,” ujar Dandy dalam rapat lanjutan yang digelar pada Minggu siang (10/05/26).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.