JAKARTA,netiz.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan negara melalui optimalisasi Cash Management System (CMS). Langkah ini dinilai efektif dalam menekan potensi korupsi sekaligus meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengungkapkan bahwa dalam tiga tahun terakhir pengelolaan kas di lingkungan kementerian telah sepenuhnya berbasis digital melalui CMS.
“Ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan negara melalui transaksi digital secara real time. Sistem ini mampu meminimalkan praktik korupsi serta mempermudah pengawasan secara akuntabel dan berintegritas,” ujar Dalu dalam kegiatan Apresiasi Pengelolaan Cashless dan Optimalisasi PNBP di Jakarta, Rabu (29/04/26).
CMS sendiri merupakan sistem perbankan yang memungkinkan transaksi non tunai, mulai dari informasi saldo, transfer antar rekening, hingga pembayaran penerimaan negara dilakukan secara cepat dan transparan.
Penggunaan CMS mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183 Tahun 2019, yang mendorong seluruh bendahara satuan kerja untuk beralih ke sistem pembayaran nontunai. Dengan sistem ini, risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas negara dapat ditekan secara signifikan.
Dalu menambahkan, tren penggunaan CMS di ATR/BPN terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan, pada 2025, ATR/BPN berhasil meraih peringkat pertama kategori penggunaan CMS kementerian/lembaga dengan jumlah virtual account lebih dari 500 rekening.
“Target kami di 2026 adalah optimalisasi penuh penggunaan CMS agar pengelolaan keuangan semakin transparan dan efisien,” tegasnya. (KB/*)
