“Dalam setiap peristiwa bencana, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepastian status tanah bagi masyarakat. Kepastian ini bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi hak rakyat, terutama mereka yang berada dalam kondisi paling rentan,” ujar Nusron.
menteri atr/bpn
Menteri Nusron Ajak Kampus Terlibat Percepatan Sertipikasi Enam Juta Bidang Tanah
“Kita perlu mempertajam kembali kerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia. Kalau bisa, libatkan kampus lain, terutama yang memiliki jurusan geodesi, untuk ikut KKN atau praktikum. Kita dorong agar ada solusi nyata di lapangan,” ujar Nusron.
Nusron Wahid Tekankan Pelatihan SDM ATR/BPN Harus Berdampak Nyata pada Pelayanan
“Asesmen sangat penting untuk mengetahui kebutuhan peningkatan keterampilan, kapasitas pengetahuan, serta sikap pelayanan atau hospitality aparatur. Dengan begitu, pengembangan SDM benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung pada pelayanan,” ujar Nusron.
Menteri Nusron Wahid: 2026 Tak Boleh Ada Lagi Berkas Pertanahan Menumpuk
“Resolusi kita di tahun 2026 adalah membangun visi pelayanan. Harus ada perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pelayanan akan kita evaluasi setiap tiga bulan. Targetnya, setiap evaluasi tidak ada lagi dokumen yang menumpuk,” tegas Menteri Nusron saat kegiatan Pembinaan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Selasa (13/01/26).
328 Ribu Hektare Lahan Swasembada di Papua Selatan Kantongi SK ATR/BPN
“Kalau tugas saya dalam program swasembada pangan itu penyediaan lahan. Pelepasan kawasan hutan sudah dilakukan dan SK HGU-nya juga sudah kami terbitkan. Dari sekitar 486 ribu hektare, yang sudah diterbitkan SK HGU dan HGB mencapai 328 ribu hektare,” ujar Nusron usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (12/01/25).
Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat Rumah Ibadah Kristiani di Perayaan Natal 2025
“Proses pengurusannya ternyata mudah dan cepat. Dalam beberapa bulan sertipikat sudah terbit. Kami sangat bersyukur karena hari ini bisa menerima langsung dari Bapak Menteri,” ujar Pendeta Maruli Sinaga.
Menteri ATR Nusron Wahid Tahan Tanda Tangan 1,6 Juta Hektare HGU demi Penataan Ulang Reforma Agraria
“Ini terkait penyelesaian Reforma Agraria. Belum satu pun saya tanda tangani. Di meja saya saat ini ada 1,6 juta hektare lebih HGU untuk permohonan baru, perpanjangan, dan pembaruan. Kami menahan ini karena ingin menata kembali kebijakannya,” ujar Nusron
Alih Fungsi Sawah Tak Bisa Sembarangan, Menteri ATR/BPN Ingatkan Ancaman Pidana hingga Gubernur
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 44, alih fungsi LP2B hanya diperbolehkan untuk PSN dan kepentingan umum. Itu pun wajib disertai penggantian lahan,” tegas Menteri Nusron.
Target 87 Persen LP2B 2029, Menteri ATR/BPN Minta Kepala Daerah Jabar Revisi RTRW dan RDTR
“Kami mengajak seluruh kepala daerah untuk bersama-sama melakukan revisi perencanaan ruang, khususnya bagi daerah yang telah mencantumkan LP2B namun persentasenya belum mencapai 87 persen,” ujar Menteri Nusron.
Menteri ATR/BPN Tegaskan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Demi Jaga Ketahanan Pangan Nasional
“Posisi kami di Kementerian ATR/BPN adalah memastikan fungsi pengendalian berjalan dengan baik. Jika manajemen risiko ini diabaikan, ketahanan pangan nasional bisa runtuh. Karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian harus dilakukan secara ketat dan konsisten,” tegas Nusron Wahid saat Rapat Koordinasi Alih Fungsi Lahan di Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (17/12/25).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.