JAKARTA,netiz.id — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengajak perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk terlibat aktif dalam percepatan sertipikasi tanah nasional yang ditargetkan mencapai enam juta bidang tanah pada 2026. Pelibatan kampus dinilai strategis untuk memperkuat sumber daya manusia di lapangan, khususnya dalam kegiatan pendataan dan administrasi pertanahan.
Ajakan tersebut disampaikan Nusron Wahid saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/01/26). Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, terutama melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dan praktikum mahasiswa.
“Kita perlu mempertajam kembali kerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia. Kalau bisa, libatkan kampus lain, terutama yang memiliki jurusan geodesi, untuk ikut KKN atau praktikum. Kita dorong agar ada solusi nyata di lapangan,” ujar Nusron.
Menurutnya, keterlibatan mahasiswa telah terbukti efektif dalam mempercepat sertipikasi, khususnya tanah wakaf dan rumah ibadah. Berdasarkan pengalaman di sejumlah daerah di Jawa Tengah, seperti Pekalongan, program KKN tematik mampu mempercepat proses pendaftaran tanah secara signifikan.
Nusron pun meminta jajaran ATR/BPN di daerah untuk lebih proaktif menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, termasuk kampus Islam, Muhammadiyah, serta perguruan tinggi lainnya. Ia menilai kolaborasi tersebut tidak hanya membantu percepatan layanan, tetapi juga meningkatkan kualitas data pertanahan.
Sementara itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menilai kerja sama dengan perguruan tinggi memiliki nilai strategis dan harus dipersiapkan secara matang, terutama dari sisi penganggaran. Ia menegaskan, program KKN tahun 2026 perlu dirancang dengan tema yang tepat agar selaras dengan target percepatan sertipikasi nasional.
“Anggaran KKN 2026 harus benar-benar dipersiapkan agar target percepatan pengurusan sertipikat enam juta bidang tanah dapat tercapai. Jika program ini diperluas, pemilihan tema harus tepat sehingga mampu memberikan dampak nyata,” kata Ossy.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menyampaikan bahwa kementeriannya juga akan menurunkan taruna dan taruni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) melalui program Kuliah Kerja Nyata Pertanahan Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) Tematik Tingkat III.
Sebanyak 619 taruna STPN akan dilibatkan sebagai bagian dari skema perbantuan sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan kualitas data pertanahan menuju pra-sertipikasi elektronik. Melalui pelibatan mahasiswa dalam fungsi administratif, kearsipan, dan teknis spasial, ATR/BPN optimistis target nasional penyelesaian pendaftaran bidang tanah dapat tercapai sesuai rencana. (KB/*)
