“Kami menetapkan kebijakan bahwa bagi daerah yang dalam RTRW-nya belum mencantumkan LP2B minimal 87 persen dari LBS, maka seluruh LBS tersebut kami anggap sebagai LP2B. Artinya, semua sawah tidak boleh dialihfungsikan sampai pemerintah daerah menetapkan LP2B sesuai ketentuan,” tegas Nusron.
menteri atr/bpn
ATR/BPN Lantik Tiga Pejabat, Menteri Nusron Tekankan Rotasi Jabatan
“Jabatan maksimal dua tahun kemudian dilakukan rotasi, supaya tidak merasa berada di comfort zone, tidak tersentuh, dan tidak terjadi moral hazard,” ujar Nusron.
MoU ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan Jadi Dasar Penyelesaian Konflik Agraria
“Terkait kawasan hutan ini, sebenarnya kita sudah memiliki nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Kehutanan. Kita menggunakan rezim hukum mana yang lebih dahulu berlaku,” ujar Nusron dalam Rapat Kerja Tim Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (21/01/26).
HGU di Lahan TNI AU Dicabut, Negara Selamatkan Aset Rp14,5 Triliun
“Semua pihak dalam rapat sepakat bahwa sertipikat HGU tersebut dicabut. Pandangan hukum yang disampaikan sama, sehingga kami yakin keputusan ini berada dalam koridor hukum yang benar demi kepentingan bangsa dan negara,” ujar Nusron Wahid.
Menteri ATR/BPN: Reforma Agraria Dimulai dari Kepastian TORA
“Kalau kita bicara tentang reforma agraria, langkah pertama tidak bisa lepas dari TORA. Karena yang kita hadapi bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga tanahnya, wujud fisiknya itu dikuasai oleh siapa,” ujar Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Tim Panitia Khusus (Pansus) DPR RI terkait penyelesaian konflik agraria di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (21/01/26).
Menteri ATR/BPN Sebut 4,09 Juta Hektare Kawasan Hutan Berhasil Dikuasai Kembali
“Pemerintah telah menguasai kembali 4,09 juta hektare lahan hutan dari praktik penyalahgunaan. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemulihan lingkungan melalui restorasi Taman Nasional Tesso Nilo seluas 81.793 hektare sebagai habitat penting gajah, harimau Sumatra, dan satwa endemik lainnya,” ujar Nusron Wahid
Menteri ATR/BPN Tegaskan Lahan Hunian Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar Sudah Siap
“Baik di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat, tanah untuk hunian tetap insya Allah sudah siap,” ujar Nusron Wahid dalam rapat.
Menteri ATR/BPN Ungkap Lambannya Progres Revisi RTR Sumatera
“Untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, Aceh dan Sumatera Utara masih dalam tahap revisi, sementara Provinsi Sumatera Barat sudah menetapkan Perda RTRW melalui Perda Nomor 2 Tahun 2025,” ujar Nusron dalam paparannya.
ATR/BPN Klaim Siap Tangani Pertanahan Pascabencana Lewat Realokasi Anggaran
“Soal biaya tidak menjadi persoalan. Itu bisa kita realokasikan dari biaya yang lain, tinggal dilakukan refocusing,” kata Nusron.
Nusron Wahid: Revisi RTR Aceh dan Sumut Masih Berjalan, Sumbar Sudah Tetapkan Perda
“Untuk RTRW provinsi, Aceh dan Sumatera Utara masih dalam tahap revisi, sedangkan Sumatera Barat sudah menetapkan Perda RTRW,” ujar Nusron.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.