“Kehadiran birokrasi itu harus melayani, bukan mempersulit dan memperlambat. Oleh karena itu, tolok ukurnya adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, dan kemudahan urusan masyarakat. Namun, bagaimana bisa lebih mudah jika di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota terdapat kurang lebih 27.000 aplikasi, 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri,” kata Joko Widodo.
menteri atr/bpn
Kementerian ATR/BPN Dukung Implementasi GovTech dalam Pengembangan SPBE
“Tentunya, kami ingin turut menyukseskan dan mengintegrasikan, terutama layanan Sertifikat Tanah Elektronik,” ujar AHY di Bogor.
Revitalisasi Pelayanan, Menteri AHY Resmi Luncurkan Layanan Elektronik di Bali
“Mulai hari ini, di sembilan kabupaten/kota se-Bali, kantor-kantor kami sudah siap melayani berbagai kebutuhan secara elektronik. Urusan surat dan sertifikasi, misalnya, dapat dilakukan secara elektronik,” ujarnya.
Kementerian ATR/BPN Gelar Pembinaan dan Evaluasi Kinerja di BPN Provinsi Aceh
“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mempercepat berbagai program dan kegiatan pertanahan di daerah. Dengan adanya pembinaan dan evaluasi seperti ini, kami berharap dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar salah satu pejabat dari Kementerian ATR/BPN.
Bank Dunia Undang Menteri ATR/BPN Bahas Sukses Pemetaan Tanah Indonesia
Bank Dunia menyatakan bahwa administrasi pertanahan memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif dan pembangunan berkelanjutan.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.