PALU,netiz.id – Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi PDI Perjuangan, Haekal Ishak, meminta Pemerintah Kota Palu lebih memprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar, khususnya drainase, dibanding menjalankan proyek-proyek bernilai fantastis yang dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Haekal dalam sidang paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palu Tahun 2025 yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Senin (25/05/26).
Dalam penyampaiannya, Haekal menyoroti kondisi drainase di wilayah Palu Barat, terutama di ruas Jalan Sungai Surumana hingga Jalan Danau Lindu. Menurutnya, persoalan tersebut sudah berulang kali disampaikan, namun hingga kini belum mendapat perhatian serius.
Ia mengungkapkan, setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi, kawasan tersebut kerap mengalami luapan air hanya dalam waktu singkat.
“Khusus di Jalan Sungai Surumana sampai Danau Lindu, usulan perbaikan drainase. itu sudah berkali-kali saya sampaikan. Saat banjir, hitungan menit saja sudah meluap,” ujar Haekal.
Ia pun mempertanyakan skala prioritas penggunaan anggaran Pemerintah Kota Palu. Menurutnya, pemerintah perlu realistis dalam menentukan program pembangunan yang lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Haekal menilai pembangunan fasilitas bernilai besar seharusnya tidak mengesampingkan kebutuhan dasar warga, seperti penanganan drainase yang selama ini menjadi persoalan di sejumlah wilayah.
“Kita harus realistis. Mana yang lebih penting, proyek mewah dengan anggaran miliaran atau drainase yang manfaatnya dirasakan masyarakat umum?” katanya.
Tak hanya itu, Haekal juga menyinggung sejumlah program yang menurutnya menggunakan anggaran besar, sementara persoalan drainase di lapangan masih belum tertangani dengan baik.
Ia menyebut kondisi drainase di Palu Barat sangat memprihatinkan dan terkesan kurang mendapatkan perhatian.
Selain persoalan drainase, Haekal juga menyoroti perhatian pemerintah terhadap wilayah Watusampu dan dampak aktivitas tambang yang menurutnya perlu mendapat penanganan serius.
Di akhir penyampaiannya, Haekal berharap kepala daerah dapat hadir langsung dalam agenda-agenda penting seperti sidang LKPj agar berbagai persoalan yang disampaikan anggota DPRD dapat ditindaklanjuti secara langsung.
“Saya berharap dalam persoalan seperti ini Pak Wali Kota hadir langsung dan tidak diwakilkan,” tegasnya. (KB)
