PALANGKARAYA,netiz.id – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melakukan peninjauan langsung terhadap layanan pertanahan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Palangkaraya, Kamis (23/04/26).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan pertanahan yang cepat, nyaman, dan efisien, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dalam peninjauan itu, Wamen Ossy menegaskan pentingnya menghindari penumpukan antrean agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama saat mengurus dokumen pertanahan.
“Usahakan saat masyarakat atau pemohon datang ke sini, kita hindari penumpukan. Jangan membuat masyarakat menunggu terlalu lama. Kita ingin pelayanan pertanahan semakin memudahkan masyarakat,” tegas Ossy kepada jajaran Kantah Kota Palangkaraya.
Kunjungan ini menjadi agenda perdana Wamen Ossy di Provinsi Kalimantan Tengah sejak menjabat sebagai Wamen ATR/Waka BPN. Ia menegaskan bahwa pelayanan merupakan fondasi utama atau core business Kementerian ATR/BPN, sebagaimana yang terus ditekankan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.
Menurutnya, pembenahan tidak hanya dilakukan pada sisi pelayanan di loket, tetapi juga pada percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan yang telah menjadi fokus utama sejak Kuartal IV Tahun 2025.
“Kita bersama-sama selesaikan berkas layanan pertanahan. Mari terus semangat bekerja dalam rangka melayani masyarakat. Layani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Saat meninjau Kantah Kota Palangkaraya, Wamen Ossy menyambangi berbagai titik layanan, mulai dari loket informasi dan penerimaan berkas, loket prioritas untuk pemohon langsung tanpa kuasa atau calo, lansia, ibu hamil, serta penyandang disabilitas.
Selain itu, ia juga melihat langsung pelayanan di loket pembayaran, loket penyerahan produk layanan, hingga customer service yang menangani pengaduan masyarakat.
Tidak hanya berdialog dengan petugas, Wamen Ossy juga menyapa masyarakat yang sedang mengurus sertipikat tanah. Ia meminta masukan secara langsung terkait kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
“Semoga Bapak mendapatkan pelayanan yang baik. Jika ada yang kurang, silakan disampaikan kepada kami, supaya bisa terus kami perbaiki,” kata Ossy saat berbincang dengan salah satu pemohon.
Peninjauan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan layanan pertanahan yang profesional, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Dengan pelayanan yang semakin cepat dan mudah, diharapkan kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan terus meningkat. (KB/*)
