“Semoga kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas yang dilaksanakan dapat menjawab berbagai kendala, tantangan, serta ekspektasi masyarakat,” ujarnya.
Dprd Palu
Reses DPRD Kota Palu Caturwulan III Rampung, Komitmen untuk Pembangunan
“Pelaksanaan rapat ini merupakan amanat Pasal 222 ayat (6) Peraturan DPRD Kota Palu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD. Pimpinan dan anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD melalui rapat paripurna,” ujarnya.
Reses di Birobuli Utara, Imam Darmawan Serap Aspirasi Warga soal Jalan dan PJU
“Sementara itu, fungsi pengawasan bertujuan memastikan pelaksanaan program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan, ketentuan perundang-undangan, serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan,” ucapnya.
Sucipto Ungkap Pemangkasan Pokir DPRD Palu Saat Reses di Kelurahan Nunu
“Mencoret aspirasi yang sudah disetujui tentu bukan perkara mudah. Namun, kondisi keuangan daerah memang tidak memungkinkan,” kata Sucipto.
Fraksi PKS Palu Dorong WPR Poboya, Tolak Monopoli Tambang Emas
“Kami mendorong percepatan WPR di Poboya sebagai bentuk kepastian hukum bagi penambang rakyat. Selain itu, kami menolak segala bentuk monopoli pengelolaan tambang emas yang justru meminggirkan masyarakat lokal,” tegas Rusman.
Pantau Pasar, Komisi B DPRD Palu Temukan Kenaikan Tipis Harga Daging
“Alhamdulillah, setelah kami berkunjung ke Pasar Inpres Manonda, harga-harga sembako masih relatif stabil. Hanya saja, memang ada sedikit kenaikan pada harga daging ayam dan daging sapi,” kata Rusman Ramli saat ditemui di lokasi pada Jum’at (23/01/26).
Fraksi Gerindra Pertanyakan Dasar Hukum Pengangkatan Sekwan DPRD Kota Palu
“Undang-undang secara jelas mengatur bahwa pengangkatan Sekretaris DPRD harus mendapat persetujuan pimpinan DPRD. Artinya, DPRD memiliki peran yang tidak bisa dikesampingkan dalam proses tersebut,” tegasnya pada Rabu (07/01/26).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.