“DPRD akan memastikan seluruh pihak memberikan penjelasan secara terbuka dan komprehensif. Kepentingan masyarakat serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi prioritas utama,” tegasnya.
komisi III Dprd sulteng
DPRD Sulteng Pertanyakan Klaim Penyelesaian Sengketa PT Pantas Indomining di Dongkalan
“Rekomendasi itu memang berasal dari kabupaten, tetapi tidak pernah ada penyelesaian konkret. Tidak ada hasil pasti dari inspeksi maupun pembahasan di DPRD Kabupaten. Karena itu, provinsi mengambil alih setelah ada laporan masyarakat,” ujar Dandy saat dihubungi awak media, Rabu (25/02/26).
RDP Tambang Emas Poboya, DPRD Sulteng Sepakati Pola Kemitraan
“Negara tidak boleh kalah oleh praktik pertambangan ilegal. Penertiban harus dilakukan secara tegas demi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.
DPRD Sulteng Akui Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Poboya
“Negara tidak boleh kalah oleh praktik pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Penertiban harus dilakukan secara tegas,” ujarnya.
Tiga Kali Diundang Baru Hadir, Stop Kriminalisasi Masyarakat Adat!
“Ini perlu saya pertegas. Kami sudah lama menunggu kehadiran CPM. Ini undangan yang ketiga kalinya baru mereka datang. Ketika ditunggu tidak datang, ketika tidak ditunggu justru hadir,” tegas Dandy dalam forum RDP pada Senin (23/02/26).
DPRD Sulteng Desak PT CPM Segera Setujui Penciutan IUP dan Legalitas Penambang Lokal
“Kita sudah mengerucut pada poin-poin tuntutan lembaga adat. Catatan itu masih ada pada saya,” tegas Feri pada Senin (23/02/26).
Komisi III DPRD Sulteng Dorong Kemitraan CPM–Masyarakat Dipertajam, Musliman: Jangan Bebani Izin Baru
“Pada prinsipnya pola kemitraan sudah ditawarkan. Kita fokus dulu di situ. Bukan berarti yang lain berhenti, tapi kemitraan ini bisa mempercepat pelaksanaan kegiatan,” tegas Musliman pada Senin (23/02/26).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.