Menurutnya, potensi tersebut perlu didukung dengan data yang akurat agar fungsi pengawasan DPRD terhadap aktivitas pertambangan dapat berjalan optimal.
komisi III Dprd sulteng
Komisi III DPRD Sulteng Desak Sanksi Administratif untuk PT Pantas Indomining
“Kalau memang ada persoalan izin, konflik sosial, dan laporan hukum terhadap warga, maka pemerintah harus bertindak. Hentikan sementara operasionalnya sampai semuanya jelas,” tegas Safri di hadapan forum.
DPRD Sulteng Dalami Laporan Tambang di Banggai, Komisi III Tekankan Transparansi
“RDP ini adalah bentuk tanggung jawab pengawasan DPRD. Semua pihak harus terbuka dan menjelaskan secara detail. Regulasi harus ditegakkan,” ujarnya.
Komisi III DPRD Sulteng Panggil Perusahaan Tambang di Banggai, Tegaskan Pengawasan Ketat
“DPRD akan memastikan seluruh pihak memberikan penjelasan secara terbuka dan komprehensif. Kepentingan masyarakat serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi prioritas utama,” tegasnya.
DPRD Sulteng Pertanyakan Klaim Penyelesaian Sengketa PT Pantas Indomining di Dongkalan
“Rekomendasi itu memang berasal dari kabupaten, tetapi tidak pernah ada penyelesaian konkret. Tidak ada hasil pasti dari inspeksi maupun pembahasan di DPRD Kabupaten. Karena itu, provinsi mengambil alih setelah ada laporan masyarakat,” ujar Dandy saat dihubungi awak media, Rabu (25/02/26).
RDP Tambang Emas Poboya, DPRD Sulteng Sepakati Pola Kemitraan
“Negara tidak boleh kalah oleh praktik pertambangan ilegal. Penertiban harus dilakukan secara tegas demi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.
DPRD Sulteng Akui Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Poboya
“Negara tidak boleh kalah oleh praktik pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Penertiban harus dilakukan secara tegas,” ujarnya.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.