“Ini perlu saya pertegas. Kami sudah lama menunggu kehadiran CPM. Ini undangan yang ketiga kalinya baru mereka datang. Ketika ditunggu tidak datang, ketika tidak ditunggu justru hadir,” tegas Dandy dalam forum RDP pada Senin (23/02/26).
komisi III Dprd sulteng
DPRD Sulteng Desak PT CPM Segera Setujui Penciutan IUP dan Legalitas Penambang Lokal
“Kita sudah mengerucut pada poin-poin tuntutan lembaga adat. Catatan itu masih ada pada saya,” tegas Feri pada Senin (23/02/26).
Komisi III DPRD Sulteng Dorong Kemitraan CPM–Masyarakat Dipertajam, Musliman: Jangan Bebani Izin Baru
“Pada prinsipnya pola kemitraan sudah ditawarkan. Kita fokus dulu di situ. Bukan berarti yang lain berhenti, tapi kemitraan ini bisa mempercepat pelaksanaan kegiatan,” tegas Musliman pada Senin (23/02/26).
Ketua Komisi III Arnila Tegaskan Pengawasan Tambang Poboya Harus Optimal
“Pengawasan harus berjalan maksimal. Setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan,” tegas Arnila dalam forum RDP.
Komisi III DPRD Sulteng Dorong WPR Sesuai Aturan, Awasi Ketat IPR
“WPR harus sesuai aturan. Begitu juga dengan IPR, tidak boleh hanya dipandang sebagai proses administratif. Semua wajib melalui kajian lingkungan yang komprehensif,” ujarnya, Senin (23/02/26).
Safri: Kerusakan Hulu Poboya Bisa Pertaruhkan Hidup 340 Ribu Warga Palu
“Kalau terjadi kerusakan ekologis serius di wilayah hulu, yang terdampak bukan hanya warga lingkar tambang, tetapi seluruh masyarakat Kota Palu. Ada sekitar 340 ribu jiwa yang hidupnya bisa dipertaruhkan jika tata kelola lingkungan diabaikan,” tegas Safri.
DPRD Sulteng Datangi DPRD Donggala, Bahas Infrastruktur, Pertanian, dan Perikanan
“Pembahasan difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Donggala, sektor pertanian, perikanan dan kelautan, serta pengelolaan aset daerah,” ujar Aristan.
16 Tahun Tuntutan Warga Poboya, DPRD Sulteng Sesalkan PT CPM Absen dari RDP
“Selama 16 tahun masyarakat Poboya menuntut hal ini. Secara hukum nasional dan pemerintah, telah dikonfirmasi bahwa secara administratif persoalan ini sebenarnya sudah selesai,” tegas Safri dalam rapat.
Komisi III DPRD Sulteng Bedah Kinerja OPD dan Program Pembangunan 2026
“Perencanaan harus disusun secara matang, terukur, dan realistis agar program pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi,” ujarnya.
Komisi III DPRD Sulteng Bentuk Tim Kerja Penguatan DBH
“Melalui tim kerja ini, kami berharap pembahasan ke depan dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan berbasis data yang akurat, sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah,” ujar Arnila.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.