PALU,netiz.id — Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Nusron Wahid, di Palu diharapkan mampu melahirkan solusi nyata terhadap berbagai konflik tanah yang masih marak terjadi di Sulawesi Tengah.
Harapan itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Tengah, Syarifuddin Hafid, usai menghadiri rakor bersama Menteri ATR/BPN di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (01/04/26). Dalam kegiatan tersebut, Syarifudin Hafid mewakili Ketua DPRD Sulteng, Arus Abdul Karim.
Rakor tersebut juga dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, serta kepala daerah dari 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.
Menurut Syarifudin, persoalan pertanahan masih menjadi salah satu masalah utama di daerah. Konflik yang terjadi tidak hanya melibatkan masyarakat dengan perusahaan, tetapi juga antarperusahaan hingga antarmasyarakat.
“Daerah kita masih menghadapi banyak persoalan pertanahan. Ada konflik antara masyarakat dengan perusahaan, antarperusahaan, hingga antarmasyarakat. Karena itu, rakor ini sangat penting karena memberikan banyak pengetahuan dan pencerahan,” ujar Syarifudin.
Ia menilai kehadiran Menteri ATR/BPN RI di Palu menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan agraria yang selama ini belum terselesaikan.
Politisi Demokrat asal Morowali itu berharap, setelah rakor tersebut, pemerintah pusat maupun daerah dapat segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan konflik tanah di Sulawesi Tengah. Langkah itu dinilai penting agar persoalan lahan tidak terus berlarut dan menghambat pembangunan daerah.
Selain itu, DPRD juga mendorong percepatan legalitas lahan masyarakat, penegasan batas wilayah, serta penindakan terhadap mafia tanah yang kerap memicu sengketa di lapangan.
Syarifudin menegaskan, penyelesaian konflik tanah harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum, stabilitas daerah, dan iklim investasi di Sulawesi Tengah. (KB)
