“Dengan teknologi dan transparansi, kita bisa memotong jalur calo-calo maupun mafia tanah. Setiap kasus harus diproses sesuai standar yang telah tertuang dalam sistem digital dan dapat diakses publik,” ujarnya.
DPR RI
DPRD Palu Desak Pemkot Benahi Administrasi Kepegawaian Usai Temui BKN dan Komisi II
“Kami meneruskan aspirasi para honorer yang tidak terakomodasi. Bahkan ada dugaan PPPK fiktif yang diloloskan. Semuanya kami laporkan langsung,” ujar Rico.
Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja: Penanganan Sengketa Pertanahan Tembus 99,45%
“Penanganan sengketa, perkara, dan konflik pertanahan telah mencapai 99,45% dengan proyeksi menyelesaikan seluruh target,” ujarnya dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara II, DPR RI.
DPRD Minta Komisi IV DPR RI Perjuangkan Aspirasi Petani, Nelayan, dan Masyarakat Adat Sulteng
“Sulawesi Tengah memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perikanan. Namun, masyarakat masih terkendala keterbatasan sarana prasarana produksi, akses pasar, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kami berharap Komisi IV DPR RI dapat memperjuangkan kepentingan daerah, terutama dalam peningkatan dukungan anggaran, penguatan regulasi, serta kebijakan yang berpihak kepada petani, nelayan, dan masyarakat adat yang tinggal di sekitar kawasan hutan,” ujar Marlelah.
Nilam Sari Lawira Sebut Sekolah Rakyat Bisa Jadi Solusi Kesenjangan Pendidikan di Daerah
“Kita semua berharap kesenjangan pendidikan, khususnya di daerah, dapat teratasi. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Masalah yang kita hadapi saat ini adalah masih besarnya kesenjangan kualitas pendidikan, terutama di wilayah 3T,” ujar Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Tengah tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Sebut Banyak BUMD Cuma “Proyek” Direksi dan Komisaris
JAKARTA,netiz.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyoroti banyaknya Badan Usaha Milik…
Anwar Hafid Ungkap Prioritas ‘Berani Cerdas’ dan ‘Berani Sehat’ di Hadapan DPR RI
“Program Berani Cerdas telah menggratiskan biaya pendidikan SMA/SMK/SLB negeri, sementara Berani Sehat mencakup layanan kesehatan melalui UHC yang telah menjangkau 80 persen penduduk,” ujar Anwar.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.