JAKARTA,netiz.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, kembali menunjukkan langkah inovatif dalam membangun infrastruktur daerah dengan menggandeng 32 perusahaan tambang untuk bergotong royong memperbaiki ruas jalan provinsi Buleleng–Matarape di Kabupaten Morowali.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Hotel Mercure Jakarta, Senin (15/06/26), yang dihadiri puluhan perusahaan tambang pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Morowali.
Ruas jalan Buleleng–Matarape sepanjang 43 kilometer akan diperbaiki menggunakan skema pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut. Untuk merealisasikan program itu, perusahaan-perusahaan tambang akan membentuk konsorsium guna mempercepat proses pengerjaan.
Gubernur Anwar Hafid menjelaskan, langkah tersebut merupakan solusi atas keterbatasan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akibat kebijakan efisiensi anggaran yang berlangsung sejak 2025.
Menurutnya, Pemprov Sulteng mengalami pemangkasan anggaran sekitar Rp500 miliar pada 2025 dan kembali berkurang sebesar Rp1,2 triliun pada 2026.
“Karena itu, kami mengajak para pelaku usaha tambang untuk bersama-sama membangun daerah melalui program CSR. Ini bentuk gotong royong antara pemerintah dan dunia usaha demi kepentingan masyarakat,” kata Anwar Hafid.
Ia menegaskan, pemerintah tidak menerima dana tunai dari perusahaan tambang. Seluruh pekerjaan dilakukan langsung oleh perusahaan melalui kontraktor yang mereka tunjuk, sementara Pemprov hanya melakukan pengawasan teknis melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (Binatarung).
Setelah proyek selesai, hasil pekerjaan akan diserahkan kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah aset.
Menurut Anwar Hafid, model pembangunan berbasis kemitraan tersebut telah diterapkan pada sejumlah proyek lain di Sulawesi Tengah dan terbukti mampu mempercepat pembangunan infrastruktur strategis.
Seluruh perusahaan tambang yang hadir dalam rapat tersebut menyatakan dukungan terhadap program perbaikan jalan provinsi melalui dana CSR.
Pemprov Sulawesi Tengah selanjutnya akan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) dengan seluruh perusahaan yang terlibat. (KB/*)
