JAKARTA,netiz.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10,6 triliun untuk Rencana Kerja Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/06/26).
Dalam pemaparannya, Menteri Nusron menjelaskan bahwa pagu indikatif tahun 2027 akan difokuskan untuk mendukung program prioritas kementerian, mulai dari penguatan manajemen, pelayanan pertanahan, hingga penyelenggaraan penataan ruang di seluruh Indonesia.
“Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu indikatif ATR/BPN Tahun 2027 difokuskan pada program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9 persen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan sebesar Rp2,56 triliun atau 24,2 persen, serta program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp724 miliar atau 6,8 persen,” ujar Nusron.
Menurutnya, alokasi anggaran tersebut dirancang untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan, mempercepat program strategis nasional, serta mendukung tata ruang yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Selain pagu utama, Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun pada Tahun Anggaran 2027. Tambahan dana tersebut akan digunakan untuk mendukung kebutuhan belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta percepatan program pembangunan tiga juta rumah.
“Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah,” kata Nusron.
Dalam rapat tersebut, Nusron hadir bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta jajaran pejabat pimpinan tinggi kementerian. Sementara itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia mengikuti rapat secara daring.
Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/BPN juga memaparkan capaian realisasi anggaran hingga awal Juni 2026. Per 6 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN mencapai Rp3,18 triliun atau 36,23 persen dari total pagu sebesar Rp8,79 triliun.
Nusron menyebut capaian tersebut menunjukkan tren positif dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penyerapan anggaran meningkat secara tahunan (year on year) dari 35,40 persen pada 2025 menjadi 36,23 persen pada 2026.
Apresiasi terhadap capaian tersebut datang dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf. Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI menyatakan menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN 2027 Kementerian ATR/BPN sekaligus mendukung usulan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun untuk dibahas lebih lanjut.
“Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya secara mendalam pada Raker dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang,” ujar Dede Yusuf.
Dukungan dari Komisi II DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat program strategis bidang pertanahan dan tata ruang yang menjadi salah satu fondasi pembangunan nasional pada tahun 2027. (KB/*)
