“Kalau pemerintah tidak hadir, banyak korban yang kesulitan memperoleh keadilan karena berbagai proses membutuhkan biaya, termasuk visum untuk kepentingan penyidikan. Karena itu, kami mengambil peran agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang layak,” kata Reny.
berita reny lamadjido
Wagub Sulteng: 600 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tercatat hingga Pertengahan 2026, Perlindungan Korban Diperkuat
“Kami berkomitmen memberikan perlindungan terbaik bagi perempuan dan anak di Sulawesi Tengah. Ada banyak kasus yang tidak bisa kami ekspos karena menyangkut trauma korban. Yang terpenting adalah memastikan mereka mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara maksimal,” ujarnya.
Buya Subi Festival 2026 Jadi Panggung Tenun Donggala Menuju Pasar Internasional
“Pemerintah ingin kualitas terus meningkat dengan desain yang lebih modern, tetapi tetap mempertahankan identitas budaya Donggala,” ujarnya.
Pemprov Sulteng Siapkan Jurusan Tenun di SMK, Regenerasi Perajin Donggala Jadi Prioritas
“Jangan sampai tenun kita hilang karena para pengrajinnya didominasi generasi yang sudah lanjut usia. Regenerasi harus dilakukan agar warisan budaya ini tetap hidup dan berkembang,” tegasnya.
Wagub Reny Lamadjido Dorong Kabupaten/Kota di Sulteng Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi
“Sebagian besar kematian ibu dan bayi dapat dicegah jika deteksi dini dilakukan dengan baik dan proses rujukan berjalan cepat. Jangan sampai ada keterlambatan dalam pengambilan keputusan karena hal itu sangat menentukan keselamatan ibu dan bayi,” ujarnya.
Wagub Sulteng: Jangan Ada Lagi OPD Sembunyikan Data Dana Dekonsentrasi
“Saya minta seluruh kepala OPD segera melaporkan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang melekat di instansinya masing-masing. Jangan ada lagi yang menyembunyikan data atau tidak melaporkan realisasinya. Semua harus terbuka dan terkoordinasi dengan baik,” tegas Reny.
Wagub Reny Lamadjido Sambut Kedatangan Anggota BPK RI Fathan Subchi di Palu
Suasana penyambutan berlangsung akrab, mencerminkan sinergi yang baik antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan BPK RI dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.