PALU,netiz.id — Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menegaskan pentingnya intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai langkah utama mencegah stunting di Sulawesi Tengah.
Hal itu disampaikannya saat memberikan materi dalam Pra-Musrenbang Tematik Stunting Tahun 2026 di Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (07/04/26).
Wagub Reny menjelaskan, periode 1.000 HPK dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 23 bulan. Pada fase tersebut, perkembangan otak dan fisik anak berlangsung sangat cepat sehingga membutuhkan asupan gizi yang cukup dan pola asuh yang tepat.
“Jika pada fase ini anak tumbuh optimal, maka potensi kecerdasannya juga akan maksimal. Sebaliknya, jika terlewat, dampaknya bisa bersifat permanen,” ujarnya.
Ia menambahkan, stunting bukan penyakit menular, melainkan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus melibatkan berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, sanitasi, hingga pemberdayaan keluarga.
Wakil Gubernur juga menyoroti pentingnya validitas data di lapangan. Ia meminta seluruh pihak, termasuk pemerintah kabupaten dan kota, untuk memastikan proses pengukuran balita dilakukan secara benar agar hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tidak keliru.
Menurut Reny, data yang tidak akurat akan memengaruhi kebijakan pemerintah dalam menentukan program intervensi stunting. Oleh sebab itu, sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan agar target penurunan angka stunting menjadi 19 persen pada 2026 dapat tercapai.
Pemerintah daerah juga didorong untuk mengoptimalkan berbagai program, seperti pemberian makanan tambahan bagi balita berisiko stunting, edukasi gizi kepada ibu hamil, serta perbaikan sanitasi lingkungan di wilayah yang memiliki angka stunting tinggi. (KB/*)
