PALU,netiz.id — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menggelar pertemuan bersama seluruh kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam rangka memperkuat kerja sama pengelolaan pertanahan. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat (11/04/25) itu, Menteri Nusron menekankan pentingnya optimalisasi potensi tanah yang belum terdaftar di wilayah tersebut.
Menurut Nusron, masih terdapat sekitar 1,1 juta hektare tanah di Sulteng yang belum terdaftar secara resmi. Kondisi ini dinilai sebagai peluang besar dalam pengembangan Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Guna Bangunan (HGB) yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
“Karena itu harus kita tata ulang dan berdayakan supaya bisa dinikmati masyarakat seluas-luasnya,” ujar Nusron.
Ia menambahkan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah memberikan instruksi kepada Kementerian ATR/BPN untuk mengurangi ketimpangan dalam kepemilikan tanah melalui penataan ulang sistem pertanahan nasional.
“Penataan ini harus dilakukan dengan asas keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi. Yang besar jangan dimatikan, biarkan tumbuh, tapi jangan diberi ruang ekspansi lagi. Yang kecil kita dorong tumbuh, dan yang belum ada kita ciptakan. Karena itu, kami harus bersinergi dan berkolaborasi dengan para kepala daerah,” tegasnya.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, turut menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan pertanahan yang disampaikan Menteri Nusron.
“Semua sudah jelas yang dijelaskan oleh Bapak Menteri, dan insyaallah semua akan kami laksanakan sesuai dengan arahan beliau,” ujarnya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh para wali kota dan bupati se-Provinsi Sulteng. Mendampingi Menteri ATR/BPN dalam kegiatan ini, hadir Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulteng, Muh. Tansri. (*)
