TERNATE, NETIZ – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, secara resmi mengusulkan Pinjaman Daerah Maluku Utara sebesar Rp1 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Usulan ini disampaikan dalam rapat bersama Badan Anggaran DPRD Maluku Utara pada 16/07 sebagai langkah antisipasi terhadap pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Pemotongan anggaran pusat tersebut diperkirakan mencapai Rp800 miliar pada tahun 2026 mendatang.
Skema yang diajukan adalah standby loan dengan pencairan dana dilakukan dalam dua tahap, yakni masing-masing Rp500 miliar pada tahun 2027 dan 2028. Dana tersebut akan difokuskan untuk membiayai pembangunan 550 kilometer jalan provinsi yang tersebar di 10 kabupaten dan kota. Melalui Pinjaman Daerah Maluku Utara ini, pemerintah daerah menargetkan tingkat kemantapan jalan meningkat signifikan dari 46 persen menjadi 90 persen pada tahun 2030.
“Intinya tujuan dari persiapan Rp1 triliun itu karena ada pemotongan TKD Rp800 miliar pada 2026 dan kita belum memiliki kepastian apakah pada 2027 akan kembali dipotong. Karena itu kami mengusulkan standby loan Rp1 triliun,” kata Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.
Sherly menjelaskan bahwa urgensi pembangunan infrastruktur ini berkaitan langsung dengan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan dan ekonomi. Selama hampir 26 tahun, ratusan desa di Maluku Utara masih terisolasi karena minimnya konektivitas jalan dan jembatan yang memadai. Pemanfaatan Pinjaman Daerah Maluku Utara diharapkan menjadi solusi jangka pendek untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang tinggi.
“Hampir 26 tahun masih ada ratusan desa yang belum terkoneksi jalan dan jembatan. Masyarakat kesulitan menuju rumah sakit, begitu juga mengangkut hasil perkebunan. Karena itu pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan yang sangat mendesak,” kata Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.
Secara ekonomi, Maluku Utara menunjukkan performa luar biasa dengan pertumbuhan mencapai 19,64 persen pada triwulan I 2026, yang merupakan rekor tertinggi secara nasional. Hal ini didukung oleh masifnya hilirisasi industri pertambangan, sektor perikanan, serta pariwisata. Potensi besar ini menjadi alasan kuat bagi perbankan nasional seperti BTN untuk melihat Maluku Utara sebagai lokomotif ekonomi baru.
“Maluku Utara adalah lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 yang mencapai 19,64 persen membuktikan bahwa daerah ini memiliki potensi luar biasa melalui hilirisasi industri, pertambangan, perikanan, hingga pariwisata,” kata Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama BTN.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk melunasi seluruh kewajiban Pinjaman Daerah Maluku Utara tersebut sebelum masa jabatan gubernur berakhir pada 2030. Langkah ini diambil agar tidak meninggalkan beban fiskal bagi kepemimpinan periode selanjutnya. DPRD setempat akan terus melakukan uji kemampuan fiskal sebelum memberikan persetujuan akhir atas usulan pinjaman tersebut. KB/*)
