PALU,netiz.id – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah untuk memperkuat upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui sistem pengawalan yang lebih terintegrasi terhadap ibu hamil berisiko tinggi.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Pertemuan Evaluasi Penurunan Kematian Ibu (Perdarahan Postpartum dan Penanganan Eklampsia) serta Kematian Bayi (Prematuritas dan Asfiksia) melalui Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMPSR) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Aston Palu Hotel & Conference Center, Selasa (30/06/26).
Dalam sambutannya, Reny Lamadjido menegaskan bahwa sebagian besar kasus kematian ibu dan bayi sebenarnya masih dapat dicegah apabila proses deteksi dini, rujukan, serta pengambilan keputusan dilakukan secara cepat dan tepat.
Menurutnya, salah satu persoalan yang masih sering ditemukan adalah keterlambatan keluarga dalam mengambil keputusan untuk membawa ibu hamil ke fasilitas kesehatan saat terjadi kondisi kegawatdaruratan. Akibatnya, kondisi pasien kerap memburuk ketika tiba di rumah sakit sehingga peluang penyelamatan menjadi semakin kecil.
“Sebagian besar kematian ibu dan bayi dapat dicegah jika deteksi dini dilakukan dengan baik dan proses rujukan berjalan cepat. Jangan sampai ada keterlambatan dalam pengambilan keputusan karena hal itu sangat menentukan keselamatan ibu dan bayi,” ujarnya.
Reny menjelaskan, keberhasilan menekan angka kematian ibu dan bayi tidak hanya bergantung pada kelengkapan fasilitas kesehatan, tetapi juga pada kuatnya koordinasi antara bidan koordinator, puskesmas, rumah sakit, serta keluarga ibu hamil.
Ia mencontohkan sejumlah daerah yang berhasil mencapai nol kasus kematian bayi karena mampu membangun komunikasi dan pengawalan yang intensif sejak masa kehamilan hingga proses persalinan.
“Kuncinya adalah pengawalan sejak awal kehamilan. Jika ditemukan kehamilan berisiko tinggi, keluarga harus segera diberikan pemahaman bahwa persalinan harus dilakukan di rumah sakit. Kolaborasi yang kuat antara puskesmas, bidan, dan rumah sakit menjadi penentu keselamatan ibu dan bayi,” katanya.
Untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, Wakil Gubernur juga mendorong setiap kabupaten dan kota membangun sistem pendampingan khusus bagi ibu hamil berisiko tinggi. Selain itu, ia mengusulkan pemberian penghargaan kepada daerah yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam menekan angka kematian ibu dan bayi.
Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dan tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal.
Di sisi lain, Reny meminta seluruh rumah sakit di Sulawesi Tengah memastikan kesiapan tenaga medis, khususnya dokter spesialis obstetri dan ginekologi (Obgyn), agar penanganan kasus kegawatdaruratan dapat dilakukan secara cepat dan optimal.
“Kita harus terus memperkuat sinergi antara Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah. Dengan kerja sama yang solid, saya yakin angka kematian ibu dan bayi dapat terus ditekan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Syahriar, Direktur UPT RSUD Undata Palu, dr. Jumriani, serta jajaran Dinas Kesehatan dari 13 kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. (KB/*)
