Selasa, 5 Mei 2026
Daerah  

Sekretaris Komisi IV DPRD Sulteng Desak Keterbukaan Dinkes dan RSUD Undata

Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Wiwik Jumatul Rofiah,
Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Wiwik Jumatul Rofiah. FOTO: netiz.id

PALU,netiz.id – Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Wiwik Jumatul Rofiah, mendesak Dinas Kesehatan dan RSUD Undata lebih terbuka dalam menyampaikan persoalan pelayanan kesehatan. Menurutnya, hanya dengan keterbukaan, solusi yang tepat dapat ditemukan bersama.

Desakan itu disampaikan Wiwik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Sulteng bersama Dinas Kesehatan Provinsi dan RSUD Undata, Selasa (23/09/25), di Ruang Baruga DPRD Sulteng.

“Hari ini kita hadir bukan sekadar formalitas. Kita ingin mendengar langsung persoalan yang terjadi. Jangan ada yang ditutupi. Kalau ada masalah, sampaikan saja agar bisa kita carikan solusi bersama,” tegas Wiwik, yang akrab disapa Bunda Wiwik.

Dalam forum tersebut, Wiwik menekankan perlunya evaluasi serius terhadap berbagai aspek pelayanan kesehatan. Ia menyoroti pelaksanaan program Berani Sehat yang telah diluncurkan sejak Februari 2025, namun dinilai belum menunjukkan kesiapan optimal.

“Program itu harus dipersiapkan dengan matang agar tidak menimbulkan masalah baru. Kami ingin tahu strategi yang sudah dijalankan dan langkah-langkah apa yang disiapkan Dinas Kesehatan,” ujarnya.

Selain program, Politisi PKS Sulteng itu juga menyinggung kondisi RSUD Undata. Mulai dari keterbatasan fasilitas, infrastruktur, hingga masalah sumber daya manusia masih menjadi keluhan masyarakat. Ia menilai rumah sakit rujukan provinsi itu seharusnya sudah mengadopsi sistem digital untuk mempercepat pelayanan.

“Banyak pasien yang mengeluh karena lambatnya pelayanan. Hasil pemeriksaan kadang belum sampai ke dokter spesialis karena pencatatannya masih manual. Kalau sistem IT dioptimalkan, hal seperti ini bisa dihindari,” jelasnya.

Tak hanya soal pelayanan, biaya operasional RSUD Undata juga menjadi sorotan. Wiwik menegaskan, DPRD siap membantu melalui jalur anggaran, namun masalah harus disampaikan secara terbuka agar solusi yang diberikan tidak bersifat parsial.

“Kami bukan tenaga medis, tapi kami bisa mendorong dari sisi kebijakan dan anggaran. Kalau masalahnya tidak pernah dibuka, maka penyelesaiannya akan terus berulang,” pungkasnya. (KB)