PALU,netiz.id – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah didesak segera menindaklanjuti berbagai tuntutan masyarakat yang disampaikan dalam aksi damai oleh sejumlah elemen, Senin (04/05/26).
Aksi tersebut melibatkan Front Perjuangan Rakyat (FPR), Serikat Pekerja Hukum Progresif, Serikat Buruh Kabupaten Donggala, Aliansi Masyarakat Loli Oge, Forum Penyintas, serta Honorer Kabupaten Donggala. Mereka menyuarakan aspirasi di Kantor DPRD Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu.
Perwakilan massa aksi diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi, bersama Anggota Komisi I, Mahfud Masuara.
Dalam pertemuan tersebut, massa menyampaikan berbagai tuntutan yang mencerminkan persoalan riil di tengah masyarakat, mulai dari isu ketenagakerjaan, nasib tenaga honorer, hingga kepentingan masyarakat lokal.
Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi, menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat.
“Kami mengapresiasi seluruh elemen yang telah menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib. Ini adalah bagian dari demokrasi yang harus kita jaga bersama. DPRD tentu berkewajiban untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan, setiap poin tuntutan akan dikaji secara mendalam, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah.
“Seluruh tuntutan akan kami pelajari secara komprehensif. Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait agar persoalan ini dapat ditindaklanjuti secara konkret dan terukur,” tambahnya.
Hidayat juga menekankan bahwa DPRD tidak ingin aspirasi masyarakat berhenti hanya pada tahap penyampaian.
“Kami tidak ingin ini berhenti di meja penerimaan saja. Harus ada langkah nyata. DPRD akan mengawal melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, serta mendorong kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, menyebut aspirasi yang disampaikan merupakan cerminan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.
“DPRD hadir sebagai jembatan agar suara rakyat bisa sampai dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya komunikasi yang berkelanjutan antara masyarakat dan pemerintah.
“Kami membuka ruang dialog lanjutan. Jika diperlukan, DPRD siap memfasilitasi pertemuan dengan pihak eksekutif maupun stakeholder terkait agar solusi yang dihasilkan benar-benar implementatif,” ujarnya.
Perwakilan massa aksi berharap DPRD Sulteng tidak hanya menampung aspirasi, tetapi juga mengawal hingga terealisasi dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil. (KB/*)
