Selasa, 5 Mei 2026
Daerah  

Pelayanan RSUD Undata Dikeluhkan, DPRD Sulteng Desak Evaluasi Total

Hidayat Pakamundi
Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi. FOTO: netiz.id

PALU,netiz.id – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Sulteng dan RSUD Undata, Selasa (23/09/25), di Ruang Baruga DPRD Sulteng. Pertemuan tersebut membahas kondisi sarana, prasarana, dan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan terbesar di provinsi ini.

Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan RSUD Undata. Menurutnya, banyak keluhan masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan maksimal, meski rumah sakit tersebut menjadi rujukan utama di Sulawesi Tengah.

“UGD sudah penuh sesak. Kapasitas hanya 30 pasien, tapi sekarang ada 50 pasien. Daftar tunggu pun menumpuk. Kami tentu tidak mungkin memulangkan pasien yang sudah ada. Kalau pun dipaksakan, pasien terpaksa melantai atau membawa alas sendiri. Inilah kondisi yang sedang terjadi,” ujar Hidayat.

Ia menambahkan, kepercayaan masyarakat terhadap RSUD Undata semakin menurun. Bahkan sebagian masyarakat mampu lebih memilih rumah sakit swasta ketimbang rumah sakit daerah tersebut.

“Ini bukan hanya persoalan masyarakat kecil. Mereka yang mampu pun enggan berobat ke Undata karena menilai pelayanannya kurang baik. Mulai dari operasional, fasilitas, hingga sarana kesehatan, semua masih dikeluhkan,” tegasnya.

Hidayat juga menekankan pentingnya memperkuat pelayanan kesehatan di tingkat kabupaten/kota. Dengan memaksimalkan fungsi Puskesmas rawat inap, beban rujukan di RSUD Undata dapat berkurang.

“Jangan sampai program Berani Sehat hanya dirasakan di ibu kota provinsi. Program ini sudah berlaku di seluruh kabupaten/kota di Sulteng, bahkan mencakup warga luar daerah yang memiliki KTP Sulteng. Karena itu, distribusi pelayanan harus benar-benar merata,” jelasnya.

Selain persoalan teknis, rapat juga sempat diselingi informasi adanya aksi unjuk rasa program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di depan gedung Gubernur Sulteng. Namun Hidayat menegaskan bahwa pertemuan dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Undata tidak kalah penting.

“Kalau pun pendemo bergerak ke sini, kami siap menerima aspirasi mereka. Tapi yang harus kita prioritaskan saat ini adalah memperbaiki layanan kesehatan,” katanya.

Komisi IV DPRD Sulteng menegaskan akan terus mendorong evaluasi total terhadap kinerja RSUD Undata, baik dari sisi fasilitas, pelayanan, maupun manajemen rumah sakit, agar masyarakat mendapatkan hak kesehatan yang layak. (KB)