SURABAYA,netiz.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur, Kamis (02/07/26), guna mempelajari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil diterapkan pemerintah provinsi tersebut.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Sulawesi Tengah dalam menggali berbagai praktik terbaik pengelolaan pendapatan daerah yang dapat diterapkan untuk mendorong peningkatan PAD dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Rombongan DPRD Sulawesi Tengah dipimpin Suryanto, dan diterima langsung oleh Sekretaris Bapenda Provinsi Jawa Timur, Hartanto Setiabowo, di ruang rapat Bapenda Jawa Timur. Turut hadir anggota DPRD Sulawesi Tengah, yakni Rauf, Henri Kusumah Muhidin, Dr. Hj. Vera R. Mastura, Nikolas Birro Allo, serta Dra. Marlelah.
Dalam pertemuan tersebut, Suryanto menjelaskan bahwa kunjungan kerja dilakukan untuk memperdalam pemahaman mengenai strategi optimalisasi pendapatan daerah, mulai dari pengelolaan aset, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, hingga penguatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kami ingin mempelajari berbagai inovasi dan kebijakan yang telah diterapkan Jawa Timur dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Pengalaman ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan PAD dan memperkuat kemandirian fiskal daerah,” ujarnya.
Menurut Suryanto, Sulawesi Tengah masih memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan melalui penguatan tata kelola pendapatan daerah. Potensi tersebut berasal dari sektor pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, hingga peningkatan kontribusi BUMD terhadap penerimaan daerah.
Ia mengungkapkan, meskipun jumlah penduduk Sulawesi Tengah jauh lebih kecil dibandingkan Jawa Timur, capaian PAD Sulawesi Tengah yang telah mencapai sekitar Rp2,1 triliun menunjukkan peluang peningkatan pendapatan daerah masih sangat terbuka.
“Dengan dukungan inovasi dan strategi pengelolaan yang tepat, potensi peningkatan PAD di Sulawesi Tengah masih sangat besar,” katanya.
Selain itu, Suryanto menilai Jawa Timur dan Sulawesi Tengah memiliki karakteristik pemerintahan yang relatif serupa karena sama-sama tidak berstatus sebagai daerah istimewa. Kedua provinsi juga telah lama menjalin kerja sama melalui program Misi Dagang yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, Sekretaris Bapenda Provinsi Jawa Timur, Hartanto Setiabowo, menyambut baik kunjungan DPRD Sulawesi Tengah. Ia mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum untuk berbagi pengalaman sekaligus memperkuat sinergi antardaerah dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan pendapatan.
Menurut Hartanto, secara umum sistem pengelolaan pendapatan daerah di Jawa Timur dan Sulawesi Tengah tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Namun, Jawa Timur terus mendorong optimalisasi penerimaan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, khususnya pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Selain itu, Bapenda Jawa Timur juga mengelola sejumlah sumber penerimaan lain, seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Rokok, hingga Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Pada tahun 2026, Bapenda Jawa Timur menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp4,7 triliun. Target tersebut didukung berbagai strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi layanan, serta penguatan pengawasan terhadap potensi penerimaan daerah.
Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan teknis mengenai kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan daerah yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sesi diskusi dimanfaatkan kedua belah pihak untuk bertukar pengalaman dan memperdalam pemahaman terkait kebijakan yang dinilai efektif dalam meningkatkan penerimaan daerah.
Kunjungan kerja ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol penguatan sinergi dan komitmen DPRD Provinsi Sulawesi Tengah serta Bapenda Provinsi Jawa Timur dalam mendorong optimalisasi pendapatan daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (KB/*)
