PALU,netiz.id — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan arah baru pembangunan daerah dengan menjadikan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai pintu masuk utama dalam menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah.
Penegasan tersebut disampaikan saat Gubernur memberikan arahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (03/03/26), di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur Sulteng.
Menurut Anwar Hafid, kebijakan pembangunan daerah ke depan harus berbasis data yang kuat. Ia menegaskan tidak boleh lagi ada perencanaan program yang tidak didukung data riil di lapangan.
“Saya sudah meminta seluruh kepala OPD menelusuri data itu sedetail mungkin. Kita tidak bisa lagi mentolerir perencanaan yang tidak memiliki basis data,” tegasnya.
Dari hasil analisis data yang dilakukan bersama jajaran OPD, ditemukan korelasi kuat antara angka kemiskinan dan kondisi perumahan masyarakat. Semakin tinggi jumlah rumah tidak layak huni, maka semakin tinggi pula angka kemiskinan di suatu wilayah.
Gubernur mencontohkan kondisi di Kota Palu, di mana angka kemiskinan relatif rendah, tetapi jumlah kepala keluarga yang belum memiliki rumah cukup tinggi. Sebaliknya, di beberapa kabupaten lain, kepemilikan rumah cukup baik, namun kualitas rumah yang tidak layak justru mendorong tingginya angka kemiskinan.
Karena itu, menurutnya, penanganan RTLH menjadi strategi paling tepat sebagai pintu masuk intervensi pembangunan lintas sektor.
“Kalau kita ingin menurunkan kemiskinan, maka pintu masuknya harus jelas, yaitu rumah tidak layak huni,” katanya.
Melalui program penanganan RTLH, pemerintah dapat sekaligus mengintegrasikan berbagai program pembangunan lain seperti peningkatan ekonomi masyarakat, kesehatan, pendidikan, sanitasi, UMKM hingga pembangunan infrastruktur dasar.
Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga lima persen dalam tiga tahun ke depan.
Saat ini, jumlah RTLH di Sulawesi Tengah diperkirakan mencapai sekitar 70 hingga 78 ribu unit. Untuk mengatasinya, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota telah menyepakati skema pembiayaan bersama yang juga melibatkan pemerintah pusat serta dukungan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). (KB/*)
