“Laporan ini kami sampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari mekanisme kerja kelembagaan,” ujar Aristan.
Paripurna
DPRD Sulteng Dorong Raperda Cagar Budaya dan Masyarakat Adat Segera Disahkan
“Dengan demikian, tiga tahapan dalam pembicaraan tingkat pertama telah rampung. Selanjutnya, pembahasan akan memasuki tahap keempat, yaitu di tingkat rapat komisi/gabungan komisi dan panitia khusus (pansus),” jelas Aristan.
DPRD Sulteng Bahas Ranperda Adat dan Cagar Budaya
“Proses pembahasan Ranperda ini dilakukan secara berjenjang, mulai dari penjelasan komisi, masukan Bapemperda, pendapat gubernur, hingga tanggapan fraksi. Semua tahapan ini kita lakukan dengan transparan dan melibatkan berbagai pihak terkait,” ujarnya.
DPRD Sulteng Dorong Optimalisasi Anggaran Lewat Perubahan KUA dan PPAS 2025
“Perubahan KUA dan PPAS menjadi bagian penting dalam mendorong efisiensi dan efektivitas anggaran agar tepat sasaran, sekaligus menjawab tantangan dan kebutuhan aktual di lapangan,” ujar Aristan.
DPRD Kota Palu Setujui Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024 dengan Sejumlah Catatan
“Bus besar bisa diganti dengan moda transportasi berukuran lebih kecil seperti feeder atau transmini, yang lebih fleksibel dan dapat menjangkau lebih banyak warga,” sarannya.
DPRD Kota Palu Sepakati Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
“Fraksi-fraksi DPRD Kota Palu telah menyampaikan pandangan umum dan secara prinsip menyatakan menerima serta menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 untuk dibahas pada tahap selanjutnya,” tegas Ketua DPRD, Rico Djanggola.
Aristan Pimpin Rapat Paripurna Bahas Pandangan Umum Fraksi Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024
“Selanjutnya, kita akan memberikan kesempatan kepada Saudara Gubernur, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekprov, Novalina, untuk menyampaikan tanggapan atau jawaban atas pandangan umum fraksi,” ujarnya.
Tutup Sidang II, DPRD Sulteng Siap Kawal RPJMD dan Evaluasi APBD
“Sebanyak 18 keputusan lembaga dan enam keputusan pimpinan telah ditetapkan. Ini adalah buah dari kerja sama yang solid antara legislatif dan eksekutif, serta partisipasi masyarakat,” kata Aristan.
Ketua DPRD Sulteng Tegaskan Rekomendasi LKPJ sebagai Evaluasi Strategis Pemerintahan Daerah
“Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 13 Tahun 2019 dan Pasal 77 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024, rekomendasi DPRD menjadi dasar penting dalam proses perencanaan, penganggaran, serta penyusunan kebijakan daerah ke depan,” ujarnya.
DPRD Sulteng Beri Rekomendasi LKPJ, Soroti Sejumlah Catatan Strategis
Melalui juru bicara Rahmawati M. Nur, Pansus LKPJ menyoroti berbagai isu strategis yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.