“Kalau memang ada persoalan izin, konflik sosial, dan laporan hukum terhadap warga, maka pemerintah harus bertindak. Hentikan sementara operasionalnya sampai semuanya jelas,” tegas Safri di hadapan forum.
Muhammad Safri
Fraksi PKB DPRD Sulteng Lakukan Penyegaran, Muhammad Safri Resmi Gantikan Rahmawati
PALU,netiz.id — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penyegaran struktur internal…
DPRD Sulteng Dalami Laporan Tambang di Banggai, Komisi III Tekankan Transparansi
“RDP ini adalah bentuk tanggung jawab pengawasan DPRD. Semua pihak harus terbuka dan menjelaskan secara detail. Regulasi harus ditegakkan,” ujarnya.
Safri: Kerusakan Hulu Poboya Bisa Pertaruhkan Hidup 340 Ribu Warga Palu
“Kalau terjadi kerusakan ekologis serius di wilayah hulu, yang terdampak bukan hanya warga lingkar tambang, tetapi seluruh masyarakat Kota Palu. Ada sekitar 340 ribu jiwa yang hidupnya bisa dipertaruhkan jika tata kelola lingkungan diabaikan,” tegas Safri.
Anggota DPRD Sulteng Nilai Pernyataan Kadis PMPTSP Morut soal PT CAS Menyesatkan
“Putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Tidak boleh ada kegiatan perkebunan sawit tanpa Hak Guna Usaha (HGU). Jadi jika PT CAS tetap beroperasi tanpa HGU, itu jelas pelanggaran,” ujar Safri kepada awak media, Rabu (04/06/25).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.