JAKARTA,netiz.id — Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya penyelarasan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi kompleksitas tugas serta meningkatnya tuntutan pelayanan publik. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Pembahasan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi yang digelar di Kantor Kementerian ATR/BPN, Senin (12/01/26).
Menurut Dalu Agung Darmawan, pengembangan dan pembinaan SDM menjadi langkah strategis untuk memitigasi risiko ketimpangan kompetensi dan pengetahuan di lingkungan kerja. Ia menilai, keberagaman jabatan, latar belakang pendidikan, serta penambahan tugas yang diemban pegawai harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas yang terencana dan berkelanjutan.
“Peran pengembangan dan pembinaan SDM ini sangat dibutuhkan. Kita memiliki pegawai dengan karakteristik yang berbeda-beda, sementara tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi,” ujarnya.
Berdasarkan data Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR), jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian ATR/BPN saat ini mencapai sekitar 34.000 pegawai, yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kondisi tersebut, kata Dalu, menuntut pembangunan kelembagaan yang lebih serius dan terperinci, sesuai dengan potensi serta peran masing-masing pegawai.
Ia juga menyoroti pentingnya pemetaan karakteristik pegawai hingga level teknis. Mulai dari petugas loket pelayanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, hingga pekerjaan ketatausahaan yang membutuhkan ketelitian dan kompetensi khusus.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Agustyarsyah, menyampaikan bahwa berbagai persoalan organisasi kerap berakar dari permasalahan SDM. Untuk itu, BPSDM telah membentuk assessment center guna menyusun profil pegawai serta menyiapkan pelatihan pengembangan kompetensi, baik manajerial maupun teknis.
Ke depan, BPSDM juga merencanakan pengembangan proyek kantor model pada Mei 2026 di tiga kantor pertanahan, yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi ratusan kantor pertanahan lainnya di seluruh Indonesia. (KB/*)
