JAKARTA,netiz.id — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengklaim mayoritas program pertanahan sepanjang tahun 2025 berhasil direalisasikan sesuai target, bahkan sejumlah di antaranya melampaui 100 persen. Capaian tersebut dinilai menunjukkan kinerja pertanahan nasional berada pada jalur positif.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan bahwa berbagai output strategis kementerian menunjukkan hasil yang signifikan. Salah satunya pada dokumen persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota, yang dari volume efektif 55 dokumen, terealisasi sebanyak 35 dokumen.
“Untuk peta bidang tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dari target 1.552.000 bidang tanah, terealisasi 1.584.476 bidang atau mencapai 102,06 persen,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN yang digelar di Jakarta, Rabu (14/01/26).
Ia menjelaskan, capaian positif juga terlihat pada sejumlah program strategis lainnya. Program PTSL secara keseluruhan tercapai 99,87 persen, sementara penetapan tanah ulayat justru melampaui target dengan capaian 133 persen.
Selain itu, penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah tercapai 97,13 persen, akses peta Zona Nilai Tanah mencapai 100 persen, serta penertiban tanah terlantar dan hasil pengendalian Hak Guna Usaha (HGU) mencapai 124 persen. Bahkan, penanganan sengketa pertanahan mencatat capaian tertinggi dengan realisasi sebesar 282,99 persen.
Dalu Agung Darmawan juga mengungkapkan bahwa realisasi pagu efektif Kementerian ATR/BPN pada tahun 2025 mencapai 95,73 persen dari total anggaran sebesar Rp6,40 triliun. Menurutnya, capaian tersebut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepastian hukum atas tanah serta perbaikan tata kelola agraria di Indonesia.
Memasuki tahun 2026, Kementerian ATR/BPN mengelola pagu efektif sebesar Rp8,87 triliun. Pemerintah menargetkan serapan anggaran mencapai 98 persen sekaligus menempatkan ATR/BPN dalam jajaran 10 besar kementerian/lembaga dengan kinerja anggaran terbaik.
Adapun fokus utama pada tahun 2026 diarahkan pada percepatan pelayanan pertanahan, penguatan digitalisasi, peningkatan kualitas data, serta penyelesaian tunggakan layanan. “Pelayanan pertanahan tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari output dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Penyelesaian sengketa, pelaksanaan reforma agraria, dan penataan tanah menjadi fokus utama kami,” kata Dalu Agung Darmawan. (KB/*)
