BANTEN,netiz.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan koordinasi ke DPRD Provinsi Banten dalam rangka mempelajari tata kelola administrasi dan digitalisasi pelayanan guna meningkatkan efektivitas kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Rabu (07/05/26).
Rombongan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin Ketua Komisi II Yus Mangun bersama Sekretaris Komisi II Ronald Gulla. Turut mendampingi Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Moh. Sadly Lesnusa, Kepala Bagian Fasilitasi Erwin, serta Kasubag Umum dan Kepegawaian Malki Nurgaha.
Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Kepala Bagian Perundang-undangan, Fasilitasi Anggaran, dan Pengawasan DPRD Provinsi Banten H. Sunandar bersama Kepala Bagian Umum Ibud Sihabudin.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mempelajari berbagai strategi tata kelola administrasi, sistem digitalisasi pelayanan, hingga pelaksanaan fungsi pengawasan yang diterapkan DPRD Provinsi Banten.
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Ronald Gulla mengatakan, digitalisasi menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan efektivitas kerja sekretariat maupun alat kelengkapan dewan di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan transparan.
Menurutnya, DPRD Banten menjadi salah satu daerah yang dinilai berhasil menerapkan sistem administrasi berbasis digital secara optimal.
“Digitalisasi menjadi kebutuhan dalam meningkatkan efektivitas kerja sekretariat maupun alat kelengkapan dewan. Karena itu, kami ingin mempelajari strategi yang telah diterapkan DPRD Banten,” ujar Ronald Gulla.
Ia menambahkan, pengalaman DPRD Banten sangat penting dipelajari, khususnya dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan pengelolaan data pemerintahan yang semakin terintegrasi.
Sementara itu, Kepala Bagian Perundang-undangan, Fasilitasi Anggaran, dan Pengawasan DPRD Provinsi Banten H. Sunandar menjelaskan seluruh kebutuhan sekretariat DPRD Banten direncanakan secara matang dan dikomunikasikan bersama anggota DPRD terkait.
Menurutnya, setiap agenda komisi, termasuk kegiatan komparasi dan pengawasan, telah dipersiapkan melalui perencanaan anggaran yang terukur.
“Seluruh kebutuhan disusun sejak awal agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan terarah,” kata Sunandar.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Umum DPRD Banten Ibud Sihabudin memaparkan sejumlah program digitalisasi dan kerja sama media yang telah dijalankan DPRD Banten.
Ia menyebut DPRD Banten telah menerapkan sistem digitalisasi sejak beberapa tahun terakhir dan menjalin kerja sama dengan media nasional guna memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat.
“Jumlah pengikut atau followers media juga menjadi salah satu indikator dalam menentukan efektivitas publikasi informasi kelembagaan,” jelasnya.
Beberapa program unggulan DPRD Provinsi Banten yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut di antaranya program “DPRD Sapa Warga”, program pengawasan, serta “Parlemen School”.
Selain itu, pihak Sekretariat DPRD Provinsi Banten juga menjelaskan mekanisme pengelolaan anggaran yang dimulai sejak pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Seluruh kebutuhan anggaran disusun dengan mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Harga Satuan (SHS).
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Yus Mangun berharap hasil koordinasi tersebut dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja DPRD Sulawesi Tengah.
Ia menegaskan, meskipun pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, aspirasi masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama.
“Di tengah efisiensi anggaran, kami berharap seluruh aspirasi masyarakat tetap dapat diwujudkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Yus Mangun. (KB/*)
