JAKARTA,netiz.id — Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam mengawal percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu, termasuk proyek strategis tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyatakan dukungan tersebut mencakup tiga aspek utama, yakni sinkronisasi tata ruang, percepatan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta pengadaan tanah.
“Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN. Pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legal,” ujar Ossy dalam Kick Off Meeting di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (04/05/26).
Ia mengungkapkan, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang tengah berjalan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk pembangunan Giant Sea Wall di kawasan Pantura Jawa. Penyesuaian tata ruang juga akan dilakukan di tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk nasional.
Selain itu, ATR/BPN memastikan percepatan penerbitan KKPR akan dilakukan secara optimal, terutama jika proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski demikian, pelaksanaannya tetap memperhatikan kewenangan lintas sektor, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun area di luar keduanya.
Dalam aspek pengadaan tanah, Ossy menegaskan kesiapan penuh kementeriannya untuk mendukung pembangunan infrastruktur tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian dan lembaga agar proses berjalan efektif.
“Kami mendorong penguatan working group lintas sektor sehingga integrasi dan overlay peta bisa dilakukan secara optimal,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa proyek perlindungan pesisir Pantura Jawa membutuhkan pendekatan terintegrasi.
“Pendekatan tidak bisa parsial. Harus dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” ujar AHY.
Proyek perlindungan pesisir Pantura Jawa ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menghadapi ancaman abrasi, banjir rob, serta dampak perubahan iklim di wilayah pesisir utara Pulau Jawa. (KB/*)
