PALU,netiz.id — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa data akan menjadi panglima dalam setiap kebijakan pembangunan daerah, termasuk dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah.
Hal tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (03/03/26), di Kantor Gubernur Sulteng.
Menurut Anwar Hafid, perencanaan pembangunan tidak boleh lagi dilakukan tanpa basis data yang kuat. Ia bahkan mengaku menghabiskan waktu bersama para kepala OPD, termasuk di akhir pekan, untuk membedah data hingga tingkat paling rinci.
Langkah tersebut dilakukan agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar berangkat dari kondisi riil masyarakat.
“Saya sudah minta kepala OPD menelusuri data itu sedetail mungkin. Kita tidak bisa lagi mentolerir perencanaan yang tidak punya data,” tegasnya.
Dari hasil analisis data tersebut, pemerintah menemukan bahwa kemiskinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kondisi perumahan masyarakat.
Gubernur menyebutkan bahwa semakin tinggi jumlah rumah tidak layak huni di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan yang terjadi.
Karena itu, pemerintah provinsi menetapkan penanganan rumah tidak layak huni sebagai fokus utama program pengentasan kemiskinan.
Penanganan RTLH dinilai mampu membuka ruang intervensi pembangunan secara terpadu, mulai dari sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, sanitasi, hingga pengembangan UMKM masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan bersama untuk menangani sekitar 70 hingga 78 ribu RTLH yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Skema tersebut akan melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, serta dukungan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
Dengan pendekatan berbasis data dan intervensi lintas sektor tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan penurunan angka kemiskinan secara signifikan dalam tiga tahun ke depan. (KB/*)
