“Kami menyadari rancangan yang kami susun masih memiliki banyak kekurangan. Karena itu, kegiatan ini menjadi bentuk keterbukaan kami agar perda yang lahir benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Dprd Palu
DPRD Palu Sambut Usulan Pembentukan Pansus CSR dari LMND
“Saya berterima kasih kepada kawan-kawan LMND yang masih peduli dan memberi sumbangsih pemikiran bagi kemajuan daerah. Saya mendukung gagasan pembentukan Pansus CSR, karena masih banyak perusahaan di Palu yang belum optimal dalam menyalurkan tanggung jawab sosialnya,” ujar Rico.
Ranperda Perlindungan Petani Garam Dibahas, DPRD Palu Soroti Alih Fungsi Lahan Tambak
“Kenapa harus ada ranperda ini? Karena seiring perkembangan zaman, alih fungsi lahan pasti terjadi. Dengan adanya regulasi ini, lahan-lahan tambak dan para petaninya akan terlindungi,” ujar Arif.
DPRD Palu Dorong Regulasi Perlindungan Petani Garam Disahkan Tahun Ini
“Kami ingin perda ini benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat. Selama ini petani garam belum memiliki perlindungan hukum yang jelas. Karena itu, kami berkomitmen menyelesaikan pembahasan Raperda ini tahun ini,” ujar Arif.
DPRD Palu Desak Penertiban Tambang Ilegal Poboya Usai Satu Penambang Tewas
“Sudah berulang kali tambang ilegal memakan korban. Ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Nanang di Palu, Sabtu (11/10/25).
Komisi C DPRD Palu Bahas Penolakan Jetty Bersama Nelayan
“Hari ini kami hadirkan nelayan, perusahaan, lurah Taipa, dan lurah Mamboro Barat agar persoalan bisa dibahas secara terbuka,” kata Wim.
Milad ke-47 Kota Palu, Rusman Ramli Tegaskan Pentingnya Sinergi dan Keberlanjutan
“Pembangunan tidak hanya soal fisik, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi. Kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan sosial dan ekologis menjadi sangat penting,” ujarnya pada Sabtu (27/09/25).
Isu Kenaikan PBB Bikin Heboh, Anggota DPRD Palu Dorong Transparansi Penetapan Pajak
“Belakangan ini ramai dibicarakan karena ada sinyal kuat bahwa kebijakan pajak daerah di Kota Palu perlu dikoreksi. Pada awal tahun ini, memang ada relaksasi pajak untuk meringankan beban warga, namun kemampuan bayar masyarakat tidak sama. Masih ada warga yang rentan, bahkan benar-benar kesulitan membayar PBB,” jelas Sultan saat dikonfirmasi media ini pada Jumat (15/08/25).
13 Tahun Jalan Tanderante Tidak Tersentuh Pemkot Palu, Terungkap saat Kunker Dapil Muchsin
“Insyaallah, tahun depan saya akan membantu pengaspalan jalan dan perbaikan drainase. Namun saya juga mengingatkan bahwa anggaran Pemkot Palu terbatas. Karena itu, warga diharapkan taat membayar retribusi dan kewajiban lainnya sebagai penunjang pembangunan kota,” ujarnya.
Polemik Penutupan Rumah Makan di Palu, Anggota DPRD Soroti Perlunya Solusi untuk Pelaku Usaha
“Salah satu contoh klasifikasi adalah pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp300 juta digolongkan sebagai usaha kecil, sementara yang di atasnya masuk kategori usaha menengah atau besar. Ini cara yang mudah diterapkan dan bisa menciptakan keadilan bagi pelaku usaha,” ujarnya saat dikonfirmasi media ini pada Sabtu (09/08/25).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.