PALU,netiz.id – Ketua DPRD Kota Palu, Rico A.T. Djanggola, mengungkapkan pentingnya evaluasi terhadap program kerja sama sistem transportasi bus yang saat ini berjalan di Kota Palu. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Palu usai memimpin rapat paripurna pada Selasa (06/05/25) di ruang kerjanya.
Menurut Rico, sistem kerja sama yang diterapkan menggunakan skema buy the service (BTS), di mana seluruh tanggung jawab perawatan dan operasional berada di bawah PT Bagong. Pemerintah hanya membayar sewa langsung dengan nilai sekitar Rp1,8 miliar per bulan untuk 26 unit bus. Program ini, yang masih dalam tahap percobaan, sebelumnya digratiskan, namun kini mulai dikenakan tarif sejak Januari lalu.
Rico menyatakan bahwa respons masyarakat terhadap layanan ini sangat positif saat masih digratiskan. Namun, setelah tarif dikenakan, kondisi di lapangan mulai berubah. Ia menambahkan bahwa banyak pertanyaan yang datang dari masyarakat mengenai kelanjutan program ini dan menyatakan bahwa evaluasi terhadap sistem ini sangat diperlukan.
“Perlu diketahui, kontrak kerja sama antara pemerintah dan operator memiliki durasi satu hingga tiga tahun. Jadi, apabila ada niatan untuk memutuskan kontrak secara sepihak, hal itu bisa menimbulkan implikasi hukum,” ujar Rico.
Lebih lanjut, Politisi Gerindra Kota Palu itu mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah fokus pada efisiensi penggunaan dana yang telah dikeluarkan. Evaluasi yang dilakukan mencakup penyesuaian rute, frekuensi operasional, dan cakupan wilayah layanan, agar dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih optimal.
Terkait dengan pendapatan asli daerah (PAD), Rico menegaskan bahwa meski ada harapan untuk memperoleh PAD dari sektor transportasi ini, namun layanan transportasi umum sejatinya adalah fasilitas publik yang tidak sepenuhnya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas ini untuk masyarakat, agar dapat dimanfaatkan dengan maksimal.
Di sisi lain, ia juga mengungkapkan adanya banyak bus yang kosong. Hal ini, menurutnya, perlu dikaji lebih lanjut apakah masalahnya terletak pada rute, frekuensi, atau titik pemberhentian yang tidak tepat.
Rico juga menyebutkan bahwa ia sudah berdiskusi dengan Wali Kota Palu terkait masalah ini. Wali Kota menyatakan bahwa Dinas Perhubungan sedang melakukan kajian terkait kondisi tersebut. Pemerintah kota pun sangat terbuka untuk berkoordinasi dan berdiskusi lebih lanjut untuk menemukan solusi terbaik bagi masyarakat. (KB)
