PALU,netiz.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, menegaskan bahwa proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan secara objektif, transparan, dan bebas dari diskriminasi gender.
Pernyataan tersebut disampaikan Novalina selaku Ketua Panitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama menanggapi berbagai pandangan terkait keterwakilan perempuan dalam tahapan seleksi yang saat ini masih berlangsung.
Menurut Novalina, seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang telah ditetapkan.
“Seleksi ini dirancang untuk memberikan ruang yang sama bagi seluruh ASN. Tidak ada satu pun ketentuan yang membatasi berdasarkan gender. Siapa pun yang memenuhi kualifikasi memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi,” tegasnya pada Jum’at (27/03/26).
Ia menjelaskan, berdasarkan data panitia seleksi, dari total 85 peserta yang dinyatakan lolos administrasi, sebanyak 19 orang atau sekitar 22 persen merupakan ASN perempuan.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa kesempatan bagi perempuan untuk mengikuti seleksi jabatan strategis di lingkungan Pemprov Sulteng terbuka lebar.
“Kami sangat mengapresiasi keberanian dan dedikasi ASN perempuan yang telah mengambil bagian dalam proses ini. Mereka menunjukkan komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui jalur kepemimpinan birokrasi,” ujarnya.
Meski demikian, Novalina menegaskan bahwa panitia seleksi tidak dapat memaksakan persentase tertentu apabila jumlah peserta perempuan yang mendaftar sejak awal masih terbatas.
Ia menambahkan bahwa proses seleksi tetap mengedepankan prinsip meritokrasi dengan menempatkan kompetensi, integritas, kapasitas, dan kapabilitas sebagai faktor utama dalam menentukan kandidat terbaik.
“Pemenuhan keterwakilan perempuan penting, namun kualitas kepemimpinan tetap menjadi prioritas. Kami tidak hanya mencari pengisi jabatan, tetapi pemimpin yang mampu menjawab tantangan birokrasi dan pelayanan publik ke depan,” katanya.
Saat ini, proses seleksi masih memasuki tahapan uji publik. Seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan bagi Gubernur Sulawesi Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menentukan pejabat terbaik untuk mengisi jabatan yang dilelang. (KB/*)
