PALU,netiz.id – Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, menegaskan bahwa kompetensi tetap menjadi pertimbangan utama dalam proses seleksi pejabat tinggi pratama yang sedang berlangsung.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya perhatian publik terkait keterwakilan perempuan dalam hasil seleksi administrasi JPT Pratama Pemprov Sulawesi Tengah.
Novalina mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh ASN tanpa membedakan jenis kelamin. Namun, proses seleksi tetap berlandaskan prinsip profesionalisme dan sistem merit.
“Keterwakilan perempuan memang penting, baik secara simbolis maupun substantif. Namun, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas dan kompetensi terbaik,” ujarnya pada Jum’at (27/03/26).
Data panitia seleksi menunjukkan bahwa dari 85 peserta yang lolos administrasi, sebanyak 19 orang merupakan perempuan atau sekitar 22 persen dari total peserta.
Menurut Novalina, angka tersebut mencerminkan adanya partisipasi aktif ASN perempuan dalam proses seleksi jabatan strategis di lingkungan Pemprov Sulteng.
Sebagai perempuan yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina menilai tidak tepat jika muncul anggapan bahwa proses seleksi mengandung unsur diskriminasi gender.
Ia justru melihat keberadaan perempuan di posisi strategis pemerintahan sebagai bukti bahwa peluang untuk berkarier dan menduduki jabatan tinggi terbuka bagi siapa saja yang memiliki kemampuan dan prestasi.
“Kesempatan itu nyata. Yang perlu dilakukan adalah mendorong lebih banyak kader perempuan terbaik untuk berani tampil dan mengikuti kompetisi secara sehat,” katanya.
Novalina menegaskan bahwa tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks sehingga dibutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial, integritas, serta visi pembangunan yang kuat.
Saat ini, tahapan seleksi masih berlangsung melalui proses uji publik. Panitia akan menghimpun seluruh masukan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan sebelum Gubernur Sulawesi Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan pejabat yang akan mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sulteng. (KB/*)
