PALU,netiz.id — Ketua Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengoptimalkan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Menurut Bunda Wiwik, sapaan akrabnya, persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan langkah konkret dan terukur dari pemerintah daerah. Salah satu persoalan mendasar yang hingga kini masih terjadi adalah belum adanya kesamaan persepsi mengenai definisi dan indikator kemiskinan.
“Semua stakeholder yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan perlu merumuskan definisi dan indikator kemiskinan yang sama, agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran,” ujar Bunda Wiwik, Rabu (01/04/26).
Ia menilai, program RTLH harus ditingkatkan secara signifikan karena masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah tidak layak huni. Program tersebut, kata dia, perlu memiliki target yang terukur setiap tahun dengan melibatkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat.
Selain itu, Bunda Wiwik juga menyoroti pentingnya optimalisasi DTSEN yang telah divalidasi hingga tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci utama agar bantuan sosial, program kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Penggunaan DTSEN yang valid dan akurat akan memastikan program bantuan pemerintah tidak salah sasaran,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga mendorong agar pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kantong kemiskinan, seperti jalan desa, akses listrik, dan jaringan internet, yang dinilai dapat menjadi pengungkit utama pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Bunda Wiwik berharap seluruh program penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah dapat dievaluasi secara berkala dengan indikator yang jelas dan berbasis hasil agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. (KB/*)
