PALU,netiz.id — Para ASN dalam jabatan bendahara pengeluaran Pemerintah Kota Palu mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.
Pelatihan ini diselenggarakan di Balai Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kabupaten Gowa belum lama ini.
Asisten III bidang Administrasi Umum Setda Kota Palu, Imran Lataha mewakili Wali Kota secara resmi membuka pelatihan tersebut.
Ia mengatakan saat ini ASN dituntut memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas untuk menyesuaikan dinamika perubahan yang semakin berkembang dan berubah sangat cepat.
Oleh karena itu, pelatihan bagi bendahara pengeluaran ini dimaksudkan agar para ASN dalam jabatan bendahara pengeluaran memiliki grade SDM mumpuni, berkualitas, dan gesit menghadapi perubahan dalam generasi kerja 4.0.
“Yang harus diingat bendahara pengeluaran adalah of you don't change you die. Jika kau tidak berubah maka kau akan tergilas. Karenanya manfaatkanlah kegiatan berharga ini dengan terus berkonsultasi dan memaparkan permasalahan selama menjadi bendahara pengeluaran kepada Widyaswara yang notabene memiliki kapasitas mumpuni bidang pemeriksaan keuangan,” Katanya.
Melalui pelatihan ini juga, Kata dia kompetensi para bendahara pengeluaran diharapkan menjadi agen-agen perubahan di instansi masing-masing.
“Sehingga bukan hanya terampil dalam mengamati perangkat aturan pembendaharaan negara dan keuangan negara, namun juga memiliki mindset dan pola pikir yang baik yakni anti korupsi. Wali Kota melalui Asisten Imran yakin bahwa pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik merupakan kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” Katanya
Ia menyampaikan Ketaatan bendahara pengeluaran terhadap prosedur pengelolaan keuangan negara sesuai ketentuan diharap mampu meningkatkan nilai audit ke arah yang lebih baik. Maka salah satu fokus penting dalam pengelolaan keuangan negara yang baik adalah penguatan peran bendahara pengeluaran di daerah yang harus efektif.
Olehnya perlu upaya memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIPP).
“Karena keberadaan bendahara pengeluaran yang mengerti tentang SIPP diharap dapat memberi sistem peringatan dini serta meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PKN di instansi pemerintah,” Ucapnya
Bimtek merupakan salah satu upaya meningkatkan kompetensi bendahara pengeluaran yang harus maju selangkah tentang informasi PKN pada instansinya.
“Wali Kota berharap keberadaan bendahara pengeluaran di Kota Palu harus berperan dari sisi preven mulai dari perencanaan hingga pelaporan,” Ujarnya.
Wali kota lanjut Asisten Imran menyambut baik Bimtek ini, karena dapat dijadikan acuan dalam penegakan kebijakan perencanaan struktur, fungsi manajemen PKN, serta sistem dan prosedur tentang penerapan manajemen resiko.
“Wali kota juga berpesan pada peserta Bimtek dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan seksama. Sehingga apa yang didapat dalam Bimtek ini dapat dimanfaatkan untuk membuka wawasan peserta agar dapat diaplikasikan di lingkungan kerja masing-masing,” kata lagi.
Selain itu, peserta pun juga diharapkan tidak cepat berpuas diri melainkan harus terus selalu mengembangkan potensi dan profesionalisme agar dapat meningkatkan kinerja dalam tugasnya masing-masing. Demikian Asisten III bidang Administrasi Umum Setda Kota Palu.
