PALU,netiz.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, menegaskan bahwa penanganan korban gempa bumi di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong tidak boleh berhenti meskipun masa tanggap darurat telah berakhir.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi pascagempa yang melanda kedua daerah tersebut. Rapat berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (02/07/26).
Rapat koordinasi tersebut membahas perkembangan penanganan bencana pascagempa yang terjadi pada 16 Juni 2026, termasuk evaluasi masa tanggap darurat, transisi menuju masa pemulihan, percepatan pendataan kerusakan, serta strategi penanganan masyarakat terdampak dalam jangka menengah dan jangka panjang.
Dalam arahannya, Anwar Hafid menekankan bahwa perubahan status dari masa tanggap darurat menuju masa transisi hanyalah mekanisme administratif. Menurutnya, komitmen pemerintah dalam melindungi dan membantu masyarakat terdampak harus tetap berjalan hingga seluruh warga benar-benar pulih.
“Penanganan korban bencana ini harus terus berjalan apa pun statusnya. Mau status tanggap darurat, transisi, atau status lainnya, itu sesungguhnya hanya istilah administratif. Yang paling penting, penanganan terhadap masyarakat tidak boleh menurun. Jaminan kehidupan masyarakat terdampak harus tetap kita pastikan sampai mereka benar-benar pulih,” tegas Anwar Hafid.
Gubernur juga menyoroti pentingnya pendataan yang akurat dan valid sebagai dasar utama dalam menentukan kebijakan pemulihan pascabencana. Ia meminta seluruh pihak terkait memastikan data kerusakan rumah, tingkat dampak kerusakan, dan kebutuhan masyarakat terdampak telah diverifikasi dengan baik.
“Persoalan utama kita adalah data. Saya ingin memastikan apakah data yang kita miliki sudah lengkap dan valid, termasuk tingkat kerusakan rumah masyarakat. Karena ketika kita masuk ke tahap pemulihan, semuanya akan bergantung pada data yang akurat,” ujarnya.
Selain pendataan, Anwar Hafid menilai pembangunan hunian sementara (huntara) menjadi kebutuhan paling mendesak saat ini, khususnya bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat gempa.
Ia menjelaskan bahwa huntara yang dibangun bukan lagi berupa tenda darurat, melainkan hunian semi permanen yang layak ditempati masyarakat sambil menunggu pembangunan hunian tetap.
“Tentu yang paling mendesak sekarang adalah hunian sementara. Bukan lagi tenda, tetapi huntara semi permanen yang bisa digunakan masyarakat dalam waktu cukup panjang. Jangan sampai bantuan pembangunan berhenti di tengah jalan karena hal itu dapat memicu keresahan masyarakat. Sebelum pembangunan selesai, harus ada kepastian bantuan lanjutan atau alternatif pembiayaan lain,” katanya.
Berdasarkan data yang dihimpun dari infografis BNPB, total rumah terdampak gempa mencapai 4.210 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.012 unit berada di Kabupaten Sigi, 92 unit di Kabupaten Parigi Moutong, 18 unit di Kabupaten Poso, dan 88 unit di Kota Palu.
Adapun berdasarkan tingkat kerusakan, tercatat 2.551 rumah mengalami kerusakan ringan, 1.195 rumah rusak sedang, dan 266 rumah rusak berat.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sigi terus mempercepat penanganan pascabencana dengan memasuki masa transisi menuju pemulihan.
Ia mengungkapkan, gempa bumi tersebut menyebabkan tiga korban jiwa di Kabupaten Sigi. Selain itu, sebanyak 266 unit rumah rusak berat kini menjadi prioritas utama pembangunan hunian sementara.
Pemerintah daerah juga telah memulihkan akses jalan menuju wilayah Lembah Tongoa yang kini kembali dapat dilalui kendaraan. Di samping itu, layanan distribusi air bersih di sejumlah wilayah terdampak terus diperbaiki agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
“Kami memang sudah memasuki masa transisi, tetapi seluruh pekerjaan yang belum selesai saat masa tanggap darurat tetap kami lanjutkan. Fokus kami sekarang adalah percepatan pemulihan agar masyarakat bisa segera kembali beraktivitas normal,” ujar Rizal Intjenae.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama pemerintah kabupaten dan berbagai pihak terkait berkomitmen memastikan proses pemulihan pascagempa berjalan optimal, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan hunian sementara, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.
