PALU,netiz.id — Legislator PKB Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menyoroti kondisi PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang tengah diterpa isu kolaps di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah itu meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan perusahaan sekaligus melindungi hak-hak para pekerja.
Menurut Safri, pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat situasi yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap ribuan tenaga kerja dan perekonomian daerah. Ia mendorong agar pemerintah melalui BPI Danantara bersama BUMN sektor pertambangan mengambil alih atau mengakuisisi PT GNI sebagai langkah strategis.
“Ini momentum negara hadir, bukan sekadar menjadi penonton saat krisis industri strategis terjadi. Jangan biarkan perusahaan kolaps lalu meninggalkan ribuan pekerja tanpa kepastian,” tegas Safri dalam keterangannya, Kamis (09/04/26).
Safri menilai, langkah penyelamatan PT GNI tidak semata-mata untuk menjaga keberlangsungan perusahaan, tetapi juga untuk memastikan para buruh yang terdampak PHK mendapatkan perlindungan penuh dari negara.
Ia menegaskan, buruh tidak boleh menjadi pihak pertama yang menanggung dampak dari krisis industri. Menurutnya, pemerintah harus memastikan hak-hak pekerja, termasuk pesangon, jaminan sosial, dan kepastian masa depan mereka tetap terjamin.
“Jangan jadikan buruh sebagai korban pertama setiap krisis industri. Negara harus memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan masa depan mereka tidak digadaikan,” ujarnya.
Selain itu, Safri juga menyoroti tingginya dominasi investasi asing di sektor nikel nasional. Ia menilai, isu kolapsnya PT GNI menjadi alarm penting bahwa Indonesia masih terlalu bergantung pada modal asing dalam pengelolaan sumber daya alam.
Legislator dari daerah pemilihan Morowali dan Morowali Utara itu menegaskan, pemerintah harus mulai memperbesar kepemilikan domestik di sektor nikel melalui peran BUMN dan pengusaha nasional.
Menurutnya, komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait kedaulatan sumber daya alam harus dibuktikan melalui kebijakan nyata, bukan sekadar pernyataan politik.
“Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, namun sebagian besar justru dikuasai asing. Bahkan, disebut hingga 90 persen dikelola pengusaha dari China. Ini tidak boleh terus terjadi,” katanya.
Safri menambahkan, kegagalan pemerintah mengambil langkah cepat dalam menyikapi kondisi PT GNI tidak hanya berdampak pada nasib pekerja, tetapi juga dapat menjadi preseden buruk bagi upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
“Ini bukan sekadar soal bisnis. Ini soal harga diri bangsa, sebuah langkah strategis untuk merebut kembali kontrol atas sumber daya alam yang selama ini didominasi kepentingan asing,” pungkasnya. (KB/*)
