PALU,netiz.id — Provinsi Sulawesi Tengah kembali menjadi sorotan nasional terkait peredaran narkoba. Berdasarkan pemetaan nasional, wilayah ini tercatat masuk dalam lima besar daerah dengan tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia.
Panglima Kodam (Pangdam) XXIII/Palaka Wira, Mayjen TNI Jonathan Binsar P. Sianipar, menegaskan bahwa narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak dapat ditangani secara parsial. Menurutnya, perang melawan narkoba membutuhkan kerja sama lintas sektor serta langkah nyata dan terukur di lapangan.
“Masalah narkoba ini tidak bisa kita andalkan hanya pada satu institusi. Semua harus bergandengan tangan dan disertai tindakan nyata. Penyuluhan dan imbauan memang penting, tetapi itu saja tidak cukup,” ujar Pangdam usai coffee morning bersama awak media, Selasa (27/01/26).
Ia mengungkapkan, saat ini Kodam XXIII/Palaka Wira bersama sejumlah pemangku kepentingan tengah melakukan pemetaan jalur masuk narkoba serta jaringan yang terlibat di setiap wilayah. Upaya tersebut melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, kejaksaan, hingga pemerintah daerah.
Pangdam menilai, peran masyarakat di tingkat desa sangat penting dalam upaya pencegahan. Ia meyakini warga sebenarnya mengetahui kondisi di lingkungannya masing-masing, namun membutuhkan dukungan dan keberanian untuk bertindak.
“Saya yakin masyarakat di desa-desa tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Mereka hanya membutuhkan dukungan. Karena itu, kerja sama semua pihak menjadi kunci utama,” katanya.
Selain aparat dan masyarakat, Pangdam juga mendorong media massa untuk berperan aktif mengangkat persoalan narkoba agar kesadaran publik semakin meningkat. Ia mengingatkan, dampak narkoba sangat serius karena dapat merusak masa depan generasi muda dan berpotensi menimbulkan lost generation.
“Hari ini mungkin yang terdampak adalah anak tetangga, besok bisa saja keluarga kita sendiri. Kita tidak ingin hal itu terjadi,” tegasnya.
Terkait komitmen internal, Pangdam memastikan TNI bersikap tegas dan tidak memberikan toleransi terhadap personel yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Ia menegaskan, setiap anggota yang terbukti terlibat akan langsung diproses hukum dan diberhentikan dari dinas.
“Kami rutin melakukan tes urine. Jika ada yang terdeteksi, langsung diproses dan dipecat. Ini merupakan perintah tegas dari pimpinan Angkatan Darat dan TNI,” pungkasnya. (KB)
