“Peran pengembangan dan pembinaan SDM ini sangat dibutuhkan. Kita memiliki pegawai dengan karakteristik yang berbeda-beda, sementara tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi,” ujarnya.
Dalu Agung Darmawan
ATR/BPN Terapkan Pola Kerja Fleksibel Akhir Tahun, Layanan Pertanahan Tetap Jalan
“Menteri PANRB menyerahkan tata laksana FWA kepada masing-masing kementerian/lembaga. Namun, untuk pelayanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN, kami pastikan tetap terjaga,” ujar Dalu Agung Darmawan saat ditemui di Jakarta.
Sekjen ATR/BPN Tekankan Peran Strategis Tata Usaha dalam Penguatan Layanan Publik
“Tata usaha bukan hanya mengelola administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung kerja teknis dan layanan publik. Saat mengelola anggaran, sumber daya manusia, dan aset, pemahaman terhadap substansi kegiatan menjadi kunci agar keputusan yang diambil benar-benar menopang kinerja organisasi,” ujarnya.
Transformasi Layanan, ATR/BPN Genjot Akuntabilitas Kinerja Lewat Evaluasi SAKIP 2025
“Kami sedang menyusun dan menyempurnakan berbagai dokumen transformasi pelayanan, mulai dari penataan regulasi dan organisasi, penyusunan ulang proses bisnis, hingga penguatan akuntabilitas pengawasan. Kompleksitas tugas dan fungsi ATR/BPN menuntut sistem manajemen yang kuat dan akuntabel,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Sekjen ATR/BPN Tekankan Pemahaman Renstra dan Evaluasi Akhir Tahun di Rakernas 2025
“Renstra yang terdapat dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2025 harus dipahami dengan baik, karena pertanggungjawaban kinerja tahun 2025 nantinya akan mengacu pada Renstra tersebut,” ujar Sekjen ATR/BPN.
ATR/BPN Perkuat Transformasi Layanan Pertanahan, Sekjen: Harus Terintegrasi dan Berorientasi pada Publik
“Pelayanan pertanahan saling terkait. Redistribusi Tanah, Konsolidasi Tanah, Reforma Agraria, dan layanan lainnya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita harus berkoordinasi agar output-nya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan
Sekjen ATR/BPN Tegaskan Dukungan Penuh untuk Pembangunan IKN Tahap II
“Kementerian ATR/BPN akan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Kami juga menyiapkan regulasi kelembagaan, termasuk kesiapan sumber daya manusia yang akan bertugas di IKN nantinya,” ujar Dalu Agung.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.