NETIZ.ID,Palu – Walikota Palu, H. Hadianto Rasyid membuka pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu tahun 2023.
Kegiatan yang dilakukan secara tatap muka langsung dan Virtual ini digelar di ruang rapat Bantaya Walikota Palu. Rabu (16/3/2022)
Kegiatan yang mengusung tema peningkatan kualitas lingkungan hidup dan transformasi digital dalam penatakelolaan pemerintahan menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, di hadiri Wakil Wali Kota Palu dr.Reny A Lamadjido, Ketua TP PKK Kota Palu Diah Puspita, Anggota DPRD Kota Palu Mutmainah Korona, pejabat TNI Polri, para kepala OPD, camat dan lurah serta stakeholder terkait lainnya.
Hadianto menyampaikan bahwa tema tersebut mengisyaratkan, pertama bahwa dalam perencanaan pembangunan Kota Palu, harus fleksibel dalam antisipasi kondisi eksternal.
“Faktor pandemi covid 19 mengajarkan kita semua bahwa perencanan ini haruslah bisa menyesuaikan dengan tantangan dan peluang yang ada, yang tidak boleh berubah adalah tujuannya, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat,” Ujarnya
Kedua kata Hadianto, pemanfaatan teknologi sebagai suatu hal yang tidal bisa dihindari, melalui mekanisme daring dan luring, harus bisa mempercepat pencapaian maskud pembangunan, dan kelestarian lingkungan serta keterlibatan partisipatif masyarakat khususnya bagi kelompok yang kurang beruntung dimasyarakat.
Ia menambahkan bahwa musrenbang tahun ini menjadi strategis disebabkan pelaksanaannya dihadapkan pada situasi eksternal berupa berita pandemi covid 19 yang melanda di Kota Palu.
“Namun hal itu jangan membuat kita lengah, semua pihak harus tetap mematuhi protokol kesehatan, dan hal itu jangan ditawar-tawar lagi,” Tegas Hadi
Ia melanjutkan bahwa setiap tahun pemerintah Kota Palu harus dapat melahirkan sebanyak mungkin inovasi dibidang pelayanan publik, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan keberadaannya, dan setiap investasi pembangunan di Kota Palu haruslah berlangsung secara simultan berupa pertumbuhan (growth), peningkatan (improvement) dan perubahan (change).
“Sehingga visi jangka panjang Kota Palu yaitu kota untuk semua (city for all) dapat teralisir,” Jelasnya
“Saya mengapresiasi semua aktifitas yang dilakukan oleh semua perangkat daerah dijajaran pemrintahan Kota Palu, sebab indikator makro ekonomi Kota Palu menunjukan telah mengalami rebound atau menaik kembali di angka 5,97 ditahun 2021, dari posisi 4,54 ditahun 2020. Walaupun angka pengangguran dan kemiskinan ekstrim kita disatu sisi juga meningkat dan masih membutuhkan perhatian ekstra dari kita semua,” Imbuhnya
Hadi juga berharap kepada semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dapat berkonsentrasi untuk percepatan menjadikan palu sebagai kota adipura. Dengan memaksimalkan berbagai sumberdaya baik materil, kelembagaan maupun perangkat regulasi, agar cita-cita bersama palu mantap bergerak dapat teralisir.
“Penanganan pasca bencana tetap harus menjadi fokus penanganan pemabngunan kota palu, disamping antsipasi penyiapan Kota Palu sebagai penyangga ibukota negara di Kalimantan,” Harapnya
Ia menambahkan lagi, Dalam dimensi spasial dan operasional, pemerintah Kota Palu tidak boleh terlambat dalam menyiapkan segala piranti pendukungnya mulai dari penyiapan sumberdaya manusia, pembangunan Infrastruktur pelengkap seperti kawasan kawasan ekonomi khusus (KEK) Palu, serta berbagai sarana penunjang lainnya.
Kemudian Hadi juga mengatakan lagi dalam hal pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Kota Palu, dibidang pendidikan dan kesehatan, harus dipastikan telah diberlakukannya standar pelayanan minimal pada institusi pelayanan dasar tersebut sebab hal tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Adapun dibidang pemerintahan dan pembangunan harus dipastikan untuk dibukanya ruang-ruang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan jalannya pembangunan serta berbagai kegiatan lainnya yang memihak pada kelompok marginal baik kaum dhuafa maupun kelompok wanita,” Pungkasnya
“Saya berharap ajang Musrenbang RKPD tingkat Kota Palu tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai forum rembuk formal bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka menyusun serta membahas prioritas kegiatan pembangunan didaerah yang akan menjadi bahan penyusunan APBD yang merupakan penjabaran perencanaan pembangunan jangka panjang menjadi kegiatan anggaran tahunan,” Harapnya lagi
Mari jadikan ajang musrenbang tingkat kota ini sebagai bentuk transparansi penyusunan program kegiatan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat, sehingga berbagai isyu strategis yang ada dalam dokumen RPJMD dapat secara bertahap diselesaikan sesuai target waktu yang ada. Demikian Walikota Palu. (KB/*)
