JAKARTA,netiz.id — Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Tengah, H. Syarifuddin Hafid, SH, menyoroti sejumlah persoalan ketenagakerjaan di daerahnya yang dinilai masih menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor industri tambang.
Dalam keterangannya usai mengikuti rapat bersama jajaran Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta, Jumat (09/05/25), Syarifuddin mengungkapkan bahwa isu pelatihan tenaga kerja, pembukaan lapangan kerja baru, serta perlindungan bagi pekerja lokal menjadi agenda penting yang perlu ditangani secara serius.
“Kita membahas soal pelatihan, pembukaan lapangan kerja baru, hingga perlindungan bagi para pekerja lokal. Karena bagi saya, pekerjaan yang layak itu bukan kemewahan, tapi hak setiap warga,” tegasnya.
Politisi Demokrat Sulteng itu juga menyoroti minimnya penyerapan tenaga kerja lokal di sektor pertambangan meskipun Sulteng merupakan salah satu daerah dengan aktivitas industri nikel yang cukup tinggi. Menurutnya, banyak posisi justru diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah, yang menyebabkan ketimpangan kesempatan kerja bagi warga setempat.
“Ini yang harus kita sikapi bersama agar prinsip pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan bagi warga lokal bisa terwujud,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Syarifuddin menyatakan bahwa DPRD Sulteng akan mendorong sejumlah langkah strategis. Antara lain, peningkatan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri lokal, mendorong investasi di sektor non-pertambangan guna memperkuat diversifikasi ekonomi, memperketat regulasi agar proyek tambang lebih berpihak pada tenaga kerja lokal, serta memperluas akses jaminan sosial bagi pekerja informal melalui skema subsidi atau insentif pemerintah.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkeadilan di Sulawesi Tengah, sekaligus memperkuat posisi tenaga kerja lokal dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks. (KB/*)
