PALU,netiz.id — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, kembali turun ke daerah pemilihannya dalam rangka kegiatan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, Kamis (12/06/25). Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmennya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan.
Di hadapan sivitas akademika Unismuh Palu, Bunda Wiwik sapaan akrabnya yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan sekolah swasta, serta perlunya dukungan terhadap program pemberdayaan masyarakat seperti Kelompok Usaha Bersama (KUB).
“Bidang pendidikan, khususnya sekolah swasta, perlu mendapat perhatian serius. Demikian pula dengan kesehatan dan persoalan sosial kemasyarakatan. Ini adalah aspirasi yang terus kami perjuangkan di parlemen,” tegas anleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Palu itu.
Sebagai Sekretaris Komisi IV DPRD Sulteng, Wiwik juga menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan pembahasan dan penyelesaian sedikitnya 10 rancangan peraturan daerah (Ranperda) setiap tahunnya. Untuk tahun 2025, Badan Pembentukan Perda (Bamperda) DPRD Sulteng telah mengagendakan 10 ranperda prioritas, di antaranya tentang perlindungan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
Menurutnya, kegiatan Kundapil atau reses merupakan salah satu wujud nyata fungsi pengawasan DPRD. Dalam momen seperti ini, aspirasi dari masyarakat dapat dihimpun langsung dan dijadikan landasan dalam menyusun Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan.
“Dengan kegiatan reses, kami menyerap usulan dari bawah. Semua masukan tersebut kemudian kami rumuskan dalam Pokir dan kami dorong ke OPD untuk dianggarkan serta dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelas mantan Anggota DPRD Kota Palu itu.
Di akhir pertemuan, Bunda Wiwik mengajak mahasiswa dan kalangan akademisi untuk melihat politik secara positif sebagai sarana pengabdian dan perubahan sosial.
“Politik harus dipahami sebagai jalan kebaikan. Ini bukan soal kekuasaan, tapi soal bagaimana kita melayani dan membawa perubahan untuk masyarakat,” tandasnya. (KB)
