DONGGALA,netiz.id — Kawasan Pangan Nasional (KPN) di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Temuan ini terungkap dalam kunjungan kerja Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah, Aristan, pada Senin (26/05/25).
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Yayasan Ekonesia pada 16 April 2025, sekaligus merespons surat pengaduan dari Kepala Desa Talaga tertanggal 17 April 2025.
Dalam kunjungan itu, DPRD mencatat sejumlah persoalan krusial di lapangan. Kawasan yang digadang-gadang menjadi lumbung pangan nasional itu kini terlihat tidak terurus. Lahan yang sebelumnya ditanami pisang, pepaya, dan ubi kayu kini dipenuhi semak belukar dan tanaman liar.
Sejumlah fasilitas penunjang seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), sumur air bersih, serta sarana pendukung lainnya ditemukan dalam kondisi terbengkalai dan tertutup semak. Bahkan, di beberapa titik tampak tumpukan kayu bantalan yang tidak jelas peruntukannya.
“Dari rencana total pembukaan lahan seluas 1.234,5 hektare, baru sekitar 200 hektare yang dibuka. Namun kondisinya juga tidak jauh berbeda penuh semak dan tanpa aktivitas produktif,” kata Aristan dalam keterangannya.
DPRD, lanjut politisi Partai NasDem itu, juga menerima informasi bahwa di dalam kawasan KPN terdapat lahan milik masyarakat yang telah bersertifikat. Namun, warga mengaku tidak mendapatkan sosialisasi yang memadai terkait tujuan, status, serta peran mereka dalam pengelolaan kawasan tersebut.
Menanggapi temuan ini, DPRD Sulteng merekomendasikan agar segera digelar Rapat Dengar Pendapat lanjutan dengan melibatkan seluruh pihak terkait, guna mencari solusi konkret dan berkelanjutan bagi pengembangan Kawasan Pangan Nasional Talaga ke depan.
Sementara itu, Kepala Desa Talaga bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga berharap keberadaan KPN benar-benar memberikan manfaat nyata, sebagaimana yang pernah dijanjikan sebelumnya antara lain menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong produksi pangan lokal seperti jagung dan hortikultura. (KB/*)