BANGGAI,netiz.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui penguatan Program Bangga Kencana Tahun 2026. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bangga Kencana yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai, Senin (20/04/26).
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi dan Sinkronisasi Kebijakan Program Bangga Kencana Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Transformasi Digital dalam Percepatan Penurunan Stunting (Berani Depak Stunting)” ini diikuti perwakilan dari 13 kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, termasuk unsur OPD, Bappeda, serta lintas sektor terkait.
Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, Moh. Ramli Tongko, didampingi Kepala Dinas P2KB Provinsi Sulawesi Tengah, drg. Herri Mulyadi.
Dalam sambutannya, Ramli Tongko menegaskan bahwa penanganan stunting menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah karena berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia.
“Stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut masa depan generasi dan daya saing daerah. Karena itu, percepatan penurunannya menjadi fokus utama pemerintah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Sulawesi Tengah pada tahun 2024 tercatat sebesar 26,1 persen. Angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Tak hanya itu, pada evaluasi kinerja tahun 2025, Sulawesi Tengah juga memperoleh pengakuan nasional atas keberhasilan menekan angka stunting secara signifikan, termasuk melalui dukungan dana insentif fiskal dari pemerintah pusat.
Menurut Ramli, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tenaga kesehatan, kader keluarga berencana, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Upaya ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan sinergi lintas sektor agar penurunan stunting berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan program sosial lainnya, seperti pengentasan kemiskinan, yang memiliki keterkaitan erat dengan kondisi gizi dan kesehatan keluarga.
Data menunjukkan, angka kemiskinan di Sulawesi Tengah mengalami penurunan dari 12,41 persen pada 2023 menjadi 11,77 persen pada 2024, dan kembali turun menjadi 10,52 persen pada 2025. Penurunan ini menjadi indikator positif dalam mendukung keberhasilan program Bangga Kencana di tingkat keluarga.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah mendorong terciptanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, integrasi program berbasis data, serta optimalisasi transformasi digital dalam pelayanan keluarga berencana.
Selain itu, intervensi terhadap keluarga berisiko stunting diharapkan semakin terarah, terukur, dan berkelanjutan.
“Program Bangga Kencana merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan keluarga yang berkualitas, sehat, mandiri, dan sejahtera,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah Tenny C. Soriton, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako Rosmala Nur, serta perwakilan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Ilham Bisno.
Rapat koordinasi ini juga bertujuan menyinkronkan program tahun 2026 sekaligus merumuskan arah kebijakan Program Bangga Kencana tahun 2027.
Turut hadir unsur Forkopimda Kabupaten Banggai, Kementerian Agama, Tim Penggerak PKK, pimpinan OPD lintas sektor, Rektor Universitas Tompotika Luwuk, serta sejumlah organisasi profesi seperti IDI, IBI, POGI, PERSAGI, dan IDAI. (KB/*)
