PALU,netiz.id – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penanganan korban terdampak serta percepatan pemulihan infrastruktur pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah pada 16 Juni 2026 lalu.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dandy Adhi Prabowo, saat menghadiri Rapat Aktivasi Pos Komando dan Pembentukan Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Sabtu (20/06/26).
Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, itu digelar sebagai langkah memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam penanganan dampak gempa yang melanda Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, dan Kota Palu.
Dalam kesempatan tersebut, Dandy menyampaikan bahwa DPRD Sulawesi Tengah sejak awal telah memberikan perhatian serius terhadap penanganan bencana. Bahkan sehari setelah gempa terjadi, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat serta tingkat kerusakan yang ditimbulkan.
Menurut Dandy, terdapat tiga fokus utama yang harus menjadi prioritas dalam penanganan pascagempa, yakni penanganan korban terdampak, distribusi bantuan logistik, dan percepatan pemulihan infrastruktur yang rusak.
“Keselamatan dan kebutuhan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas utama. Selain itu, distribusi bantuan harus berjalan lancar dan tepat sasaran, sementara pemulihan infrastruktur perlu segera dilakukan agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal,” ujarnya.
Berdasarkan data BPBD Provinsi Sulawesi Tengah hingga Sabtu (20/6/2026) pukul 04.00 WITA, gempa berkekuatan magnitudo 6,7 tersebut telah memicu 1.038 kali gempa susulan. Dampaknya menyebabkan ribuan rumah dan berbagai fasilitas umum mengalami kerusakan di sejumlah wilayah terdampak.
Kabupaten Sigi menjadi daerah dengan dampak paling besar. Tercatat sebanyak 2.319 unit rumah mengalami kerusakan, disusul puluhan kantor, sarana ibadah, sekolah, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur vital lainnya. Selain itu, akses Jembatan Alternatif Tongoa-Kamarora terputus akibat bencana, sementara longsor terjadi di kawasan Gunung Kamarora dan mengganggu mobilitas warga.
Sementara itu, di Kota Palu sedikitnya 88 rumah terdampak, termasuk sejumlah fasilitas umum seperti Jembatan Palu III, sekolah, masjid, hotel, dan gedung perkantoran. Kerusakan juga tercatat di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso.
Terkait kondisi tersebut, Dandy menekankan pentingnya percepatan perbaikan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan yang menjadi akses utama masyarakat. Ia juga mendorong koordinasi intensif antara pemerintah daerah dengan instansi teknis terkait agar langkah penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi.
Selain infrastruktur, DPRD Sulawesi Tengah juga menaruh perhatian besar terhadap kondisi rumah warga yang mengalami kerusakan. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, banyak bangunan memerlukan rehabilitasi menyeluruh, mulai dari pondasi hingga struktur utama bangunan.
“Pemulihan rumah warga harus menjadi perhatian serius. Pemerintah perlu menyiapkan perencanaan dan dukungan anggaran yang memadai agar masyarakat dapat segera kembali menempati rumah yang layak dan aman,” kata Dandy.
Pada aspek kebijakan, DPRD Sulawesi Tengah juga mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk terkait penetapan status tanggap darurat bencana guna mempercepat proses penanganan dan penyaluran bantuan.
Di akhir pernyataannya, Dandy mengingatkan seluruh petugas BNPB, BPBD, relawan, serta unsur pemerintah yang terlibat dalam penanganan bencana agar selalu mengutamakan keselamatan dalam menjalankan tugas.
“DPRD Provinsi Sulawesi Tengah akan terus bersama pemerintah dan masyarakat dalam memperjuangkan kebutuhan warga terdampak gempa di Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, dan Kota Palu,” tegasnya.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan berharap proses penanganan darurat, pemulihan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat berjalan lebih cepat sehingga dampak bencana dapat segera teratasi.
