PALU,netiz.id – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Arus Abdul Karim, mendorong pemerintah pusat agar memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) nikel yang lebih berkeadilan kepada daerah penghasil dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027, Senin (27/04/26).
Pernyataan tersebut disampaikan saat Musrenbang RKPD yang berlangsung di Grand Sya Hotel Palu dan dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, pimpinan DPRD, anggota DPR RI, DPD RI, kepala daerah se-Sulteng, serta jajaran OPD dan instansi vertikal lainnya.
Dalam sambutannya, Arus menegaskan bahwa lembaga legislatif telah memaksimalkan perannya untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan sumber fiskal daerah, khususnya dari sektor pertambangan nikel.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan DPRD, kata dia, adalah menginisiasi pembentukan Forum DPRD Penghasil Nikel yang melibatkan lima provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya.
“Kami telah mendorong terbentuknya forum DPRD penghasil nikel agar daerah-daerah penghasil mendapatkan Dana Bagi Hasil yang berkeadilan dari kementerian terkait,” ungkapnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah melalui peran aktif organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menggali potensi sumber pendapatan berbasis data riil di lapangan.
Politisi Golkar Sulteng itu menegaskan bahwa seluruh belanja daerah harus terukur dan memiliki orientasi hasil yang jelas. Pendekatan money follow function harus diarahkan menjadi money follow program dan program follow result agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurut Arus, penguatan fiskal daerah sangat penting untuk menopang keberlanjutan program prioritas pemerintah daerah, termasuk sembilan program BERANI yang menjadi prioritas pembangunan Sulawesi Tengah.
Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dalam menyusun program pembangunan daerah tahun 2027 agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (KB/*)
